Antara Meja dan Kursi: Dilema Si 'Paling Bebas Aktif'
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Narasi bebas aktif yang dijalankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang meyakinkan ketika dibaca dari perspektif middle powership, tapi bisa menjadi jebakan analitis bila kita berhenti di sana. Ada sejumlah asumsi yang perlu diuji dengan hati-hati sebelum kita menyebut strategi ini sebagai "presisi" ketimbang "keseimbangan yang bersifat sementara."
Argumen bahwa Indonesia memiliki modal untuk "bermain di beberapa meja sekaligus" patut diapresiasi dan dipertanyakan secara empiris. Kekuatan tawar geopolitik tidak berdiri sendiri atas dasar populasi atau luas wilayah melainkan relatif dapat dilihat dari kapasitas implementasi yang sepadan.
Birokrasi diplomatik Indonesia masih relatif tipis untuk negara dengan ambisi seluas ini. Rasio diplomat terhadap mitra bilateral, kapasitas intelijen geopolitik, dan kemampuan menerjemahkan kesepakatan menjadi traktat konkret semuanya masih jauh di bawah standar middle power matang seperti Australia, Turki, atau Brasil.
Ketika terlalu banyak meja dibuka sekaligus tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, yang muncul bukan multidirectional engagement, melainkan fragmentasi komitmen. Bahkan diperparah dengan kedewasaan politik domestik yang belum cukup matang.
Tekanan blanket overflight dari Pentagon patut dijadikan catatan. Namun ini bukan detail minor. Hal ini adalah gejala dari apa yang para teoretisi hubungan internasional sebut sebagai structural entrapment, kondisi di mana kedalaman keterlibatan dengan satu kekuatan besar secara bertahap mengikis fleksibilitas strategis terhadap kekuatan lainnya, bukan lewat pemaksaan, melainkan melalui insentif bertahap dan dependensi yang terakumulasi.
Pada kasus Indonesia, kerja sama pertahanan dengan AS yang semakin dalam, yang mencakup interoperabilitas sistem senjata, berbagi intelijen, dan latihan bersama secara struktural menciptakan biaya tinggi untuk kemungkinan "keluar" di masa depan.
Pada waktu bersamaan, ketergantungan energi pada Rusia (nuklir sipil maupun gas nantinya) memiliki logika dependensi serupa. Masalahnya, ketika dua dependensi bertumbuh secara simultan terhadap dua pihak yang saling bermusuhan, ruang manuver bebas aktif yang dirayakan justru bisa menyempit secara diam-diam.
Keterlibatan intensif Indonesia dengan Rusia, di saat mayoritas negara-negara Barat memberlakukan sanksi atas invasi Ukraina, hal ini membawa risiko reputasi yang sering diabaikan dalam kalkulasi bebas aktif.
Indonesia mengklaim posisi sebagai negara yang menjunjung tinggi tatanan berbasis aturan (rules-based order) dan aktif dalam forum-forum multilateral seperti PBB dan G20. Namun kunjungan berulang ke Kremlin, tanpa posisi yang jernih terhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Ukraina, menciptakan kesenjangan kredibilitas.
Bebas aktif tidak berarti bebas dari penilaian normatif. Negara-negara berkekuatan menengah yang berhasil membangun pengaruh jangka panjang, seperti Kanada, Norwegia, atau Singapura, justru melakukannya sebagian besar lewat konsistensi posisi normatif, bukan sekadar manuver pragmatis.
Bila Indonesia terus bermanuver tanpa artikulasi prinsip yang jelas, hal ini berisiko membuat kehilangan kepercayaan justru dari negara-negara yang paling ia butuhkan sebagai mitra koalisi di forum multilateral. Kenapa? Karena banyak negara di dunia sekarang banyak yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi impulsifitas Trump.
Dimensi yang paling absen dari narasi bebas aktif versi optimistis adalah kondisi politik domestik sebagai basis dari proyeksi internasional. Kebijakan luar negeri yang ambisius membutuhkan konsensus dalam negeri yang kokoh, anggaran pertahanan dan diplomasi yang tumbuh secara konsisten, serta lembaga-lembaga negara yang tidak mudah terguncang oleh pergantian aktor politik.
Indonesia hari ini menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi yang belum selesai, tekanan fiskal dari beban subsidi dan transisi energi, serta fragmentasi elite politik yang dapat dengan mudah mengganggu kontinuitas strategi jangka panjang.
Sejarah mencatat bahwa ambisi geopolitik yang melampaui kapasitas domestiknya cenderung berakhir pada nasib pemimpin negaranya yang tragis. Negara memiliki banyak komitmen internasional tetapi tidak memiliki sumber daya, kohesi, atau legitimasi untuk menopangnya.
Korea Selatan, misal berhasil menjalankan New Southern Policy justru karena memiliki basis ekonomi dan kelembagaan yang jauh lebih solid sebagai penopang. Sejarah mencatat bagaimana Soekarno berakhir.
Strategi bebas aktif lahir dan berhasil dipertahankan dalam konteks Perang Dingin yang memiliki struktur bipolar relatif stabil, di mana ruang di antara dua blok memang tersedia dan dapat dikelola. Tatanan global hari ini berbeda secara kualitatif: polarisasi berlangsung lebih cepat, lebih personal antar pemimpin, dan semakin terkait dengan isu-isu domestik (proteksionisme, ideologi populis, teknologi strategis).
Pada kondisi ini, "hedging" yang dulu dapat dilakukan secara relatif tersembunyi kini menjadi jauh lebih terlihat, dan karenanya memicu respons yang lebih cepat dan lebih tajam dari masing-masing pihak.
Kapasitas kelembagaan yang tipis, risiko dependensi yang bertumbuh di dua arah, inkonsistensi normatif, kerentanan politik domestik, dan konteks internasional yang semakin tidak ramah terhadap hedging, semuanya adalah variabel yang tidak dapat diabaikan dengan optimisme tentang modal geografi dan demografi semata.
Bebas aktif tetap relevan sebagai prinsip. Namun prinsip ini perlu dijalankan bukan hanya dengan keberanian untuk hadir di semua meja, melainkan juga dengan keberanian untuk mengakui bahwa tidak setiap kursi di setiap meja sama-sama menguntungkan dan bahwa kemampuan untuk pergi dari sebuah meja adalah bagian dari kebebasan itu sendiri.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google