CBDC Bukan Jawaban jika Rupiah belum Ditata

Pergerakan rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN) menegaskan bahwa pasar belum sepenuhnya nyaman. Yield SBN tenor 10 tahun masih bertahan di kisaran 6,3%-6,4%, level yang menunjukkan investor tetap menuntut premi risiko di tengah ketidakpastian global dan persepsi terhadap arah fiskal domestik. Artinya, biaya dana pemerintah belum sepenuhnya turun ke zona yang benar-benar "longgar".

Di sisi lain, rupiah memang sempat dibuka menguat 0,09% ke Rp16.825 per dolar AS pada 13 Februari 2026 (cnbcindonesia.com). Namun penguatan tersebut lebih mencerminkan sentimen jangka pendek ketimbang perubahan fundamental struktural. Tekanan eksternal-terutama penguatan dolar AS dalam pola Dollar Smile, masih menjadi faktor dominan yang membayangi stabilitas nilai tukar.

Padahal dari sisi fundamental domestik, kinerja ekonomi tidak buruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 5,11%, menunjukkan daya tahan konsumsi dan investasi yang relatif solid di tengah tekanan global.

Kombinasi pertumbuhan yang terjaga dan inflasi yang terkendali seharusnya menjadi bantalan stabilitas. Namun pasar keuangan tidak hanya membaca angka pertumbuhan, pasar membaca konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kredibilitas moneter.

Di sinilah setiap wacana reformasi, termasuk redenominasi rupiah atau pengembangan Rupiah Digital, harus ditempatkan dalam konteks stabilitas dan persepsi risiko. Momentum makro memang relatif stabil, tetapi sensitivitas pasar tetap tinggi. Salah urutan kebijakan bisa menciptakan volatilitas yang sebenarnya tidak perlu.

Dalam konteks ini, data pasar memberi sinyal bahwa meskipun tekanan rupiah dan yield SBN belum ekstrem, pasar tetap sensitif terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Ketidakpastian dalam arah kebijakan, termasuk persepsi independensi bank sentral, dapat memicu volatilitas lebih lanjut di pasar valas dan surat utang.

Situasi ini menegaskan bahwa setiap reformasi moneter besar, seperti redenominasi rupiah, harus dikomunikasikan dan dirancang dengan sangat berhati-hati untuk tidak memperburuk ketidakpastian pasar.

Redenominasi hanya penyederhanaan unit hitung tanpa mengubah nilai riil, daya beli, atau kebijakan fiskal dan moneter (Simatupang, 2023). Di banyak negara, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki user experience (UX) transaksi dan akuntansi, serta memperkuat persepsi nilai mata uang di mata pelaku domestik maupun internasional.

Dalam kerangka Prabowonomics yang mengedepankan kemandirian ekonomi, ketahanan nasional, dan modernisasi finansial, redenominasi bukan sekadar substitusi angka. Ini adalah strategi kedaulatan simbolik dengan cara merapikan identitas rupiah agar secara psikologis lebih setara dengan mata uang global seperti dolar AS atau euro, sekaligus membawa kejelasan unit moneter yang lebih ringkas ke dalam sistem ekonomi digital.

Pendekatan ini tidak meniadakan kebutuhan untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagaimana yang dicanangkan oleh BI dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2026-2030. Namun, urutannya penting, yaitu melakukan redenominasi terlebih dahulu, baru CBDC kemudian, memberikan beberapa keuntungan struktural dan kebijakan, antara lain:

(1) Redenominasi menyederhanakan unit moneter, yang memudahkan desain teknis CBDC nantinya tanpa beban angka nol yang kompleks; (2) Publik dan pasar dapat menyesuaikan diri terlebih dahulu, sehingga transisi ke CBDC bersifat lebih mulus dan minim shock psikologis; dan (3) Bank Indonesia tetap fokus pada prioritas stabilitas nilai tukar dan inflasi selama fase transisi awal, tanpa distraksi kebijakan digital yang kompleks.

Strategi ini juga meminimalkan risiko volatilitas pasar jangka pendek. Redenominasi dilakukan melalui dual display (menampilkan Rupiah Lama dan Rupiah Baru secara paralel) selama periode transisi, sehingga pelaku pasar dapat menyesuaikan kontrak, laporan keuangan, dan perencanaan investasi tanpa kekacauan harga. Pendekatan ini telah dipakai di sejumlah negara yang melakukan penyederhanaan uang tanpa menimbulkan disrupsi finansial.

Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada disiplin kelembagaan. Dalam fase redenominasi, BI harus tampil sangat prudent dan konsisten dalam menjalankan kebijakan moneter, memprioritaskan stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, dan kredibilitas kebijakan jangka panjang.

Tidak boleh ada kebijakan yang terlihat menggabungkan fungsi fiskal dengan moneter secara tidak jelas, karena itu dapat memperburuk persepsi pasar dan menaikkan premi risiko, yang tercermin pada ekspektasi imbal hasil SBN.

Peran pemerintah dan Kementerian Keuangan juga krusial dalam memastikan seluruh sistem akuntansi nasional dari APBN, laporan korporasi, hingga sistem perbankan siap menghadapi transisi. Edukasi publik harus dilakukan jauh sebelum tanggal efektif, agar masyarakat memahami bahwa redenominasi bukanlah pemotongan nilai riil atau siklus krisis, melainkan modernisasi unit moneter yang matang secara teknis dan psikologis.

Setelah Rupiah baru mapan dan publik telah memahami unit nilai yang baru, maka langkah berikutnya meluncurkan Rupiah Digital (CBDC), sebagai representasi digital dari Rupiah baru. Dalam urutan ini, CBDC menjadi bukan sekadar alat pembayaran digital, tetapi mahkota evolusi moneter Indonesia, sebagai simbol identitas moneter yang bersih, kredibel, dan siap memasuki era sistem pembayaran digital global.

Di era Dollar Smile dan tekanan eksternal yang terus berlanjut, Indonesia tidak sekadar membutuhkan inovasi teknologi. Ia membutuhkan kejelasan kebijakan, disiplin moneter, dan strategi jangka panjang yang membangun kepercayaan pasar, setelah itu barulah inovasi digital bisa diluncurkan dengan legitimasi yang kuat.

Add as a preferred
source on Google