Free and Open: Arah Strategis Hubungan Indonesia-Jepang
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Lanskap politik Jepang telah memasuki fase baru. Pada 9 Februari, Perdana Menteri Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Jepang, mengukuhkan dominasi Partai Demokrat Liberal (LDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Jepang.
Hasil ini berhasil menegaskan arah kepemimpinan baru yang secara luas dipandang sebagai konservatif dan berorientasi pada keamanan. Para pakar menjelaskan bahwa kepemimpinan Takaichi cenderung menekankan pentingnya perluasan kapabilitas pertahanan Jepang, mempertahankan tingkat belanja pertahanan yang lebih tinggi, memajukan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP), serta memperdalam kemitraan strategis dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Bahkan, kemenangan Takaichi sangat signifikan dalam memperkuat posisi politiknya, menyusul pelantikannya tahun lalu. Dengan kepemilikan mandat parlemen yang kuat, Takaichi mungkin hanya akan menghadapi sedikit oposisi internal, sehingga membuka kesempatan untuk mendorong agenda-agenda strategis jangka panjangnya, termasuk di bidang pertahanan.
Hal ini juga dapat mempercepat implementasi diplomasi pertahanan Jepang dengan para mitra utamanya. Sebagai contoh, Indonesia dan Jepang menggelar 2+2 Foreign and Defense Ministers' Meeting ketiga di Tokyo pada November 2025 lalu. Pertemuan ini menandai realisasi kerja sama yang semakin intens dalam keamanan maritim, pengadaan alutsista, dan koordinasi strategis.
Perlu dicatat pula bahwa Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, berasal dari partai yang sama dengan Perdana Menteri Takaichi, yang mengindikasikan bahwa arah kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang kemungkinan akan tetap selaras dengan prioritas Takaichi.
Perkembangan ini berpotensi membentuk kembali arah hubungan strategis Indonesia-Jepang seiring upaya kedua negara dalam melindungi kepentingan kedaulatan mereka di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan
Jepang kini tidak lagi bersifat simbolis, melainkan semakin berfokus pada kemitraan strategis yang nyata. Bagi Jepang, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kepentingan Tokyo di kawasan, khususnya FOIP.
Dari 2+2 meeting serta kunjungan kehormatan antara Perdana Menteri Takaichi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono serta Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin pada 18 November 2025, dapat dilihat bahwa Tokyo menegaskan pemerintahan Jepang yang baru berupaya untuk memajukan kerja sama dengan Indonesia.
Status Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan kesamaan identitas sebagai negara kepulauan yang memiliki kepentingan bersama dalam isu keamanan maritim menjadikannya sebagai mitra penting bagi Jepang dalam menghadapi dinamika keamanan maritim kawasan.
Selain kepentingan politik, pasar Indonesia yang besar juga menjadikannya mitra ekonomi penting bagi Jepang di Asia Tenggara, khususnya bagi industri otomotif Jepang. Meskipun bukan termasuk dalam 10 besar mitra dagang Tokyo, hampir 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dan menyumbang sekitar 8,5% terhadap PDB Indonesia. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga berkontribusi sebesar hampir 25% terhadap ekspor Jepang di tahun 2023.
Pada tahun 2024, ekspor Jepang ke Indonesia mencapai US$12,98 miliar, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-13 bagi Tokyo. Mayoritas ekspor tersebut berupa mesin (US$2,84 miliar), kendaraan (US$2,36 miliar), besi dan baja (US$1,81 miliar), serta peralatan listrik (US$624,89 juta).
Kedua negara juga telah menandatangani Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) yang mulai berlaku pada 2008 dan merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia. Perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan Tokyo untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Jakarta di luar ranah politik dan pertahanan.
Dengan kata lain, komitmen terbaru kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral semakin membuka peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan, memungkinkan Jakarta dan Tokyo melakukan diversifikasi mitra ekonomi keduanya di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik dan ketegangan kawasan.
Sementara itu, bagi Indonesia, pemerintahan baru Tokyo menjadi angin segar untuk merevitalisasi dan memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Jepang, terutama di saat ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik semakin tinggi.
Pertama, Jepang termasuk di antara sedikit negara yang secara konsisten menyatakan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan transisi energi bersih Indonesia.
Sebagai contoh, Pemerintah Jepang telah memberikan US$3,3 juta untuk mendukung implementasi MBG di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) juga menyelenggarakan program pelatihan terkait penyediaan makan siang bergizi untuk mendukung pelaksanaan MBG di Indonesia.
Kerja sama juga meluas ke sektor energi terbarukan. Misalnya, Jepang mendukung pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang penting untuk membantu Indonesia mencapai ambisinya dalam mempercepat transisi ke energi terbarukan. Contoh-contoh ini menegaskan keterlibatan Jepang dalam bidang-bidang yang sejalan dengan prioritas nasional jangka panjang Indonesia.
Kedua, investasi Jepang di Indonesia telah memberikan peluang untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan bagi Jakarta serta mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok. Faktanya, Jepang secara konsisten berada di antara lima besar investor asing di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
Data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi Indonesia menunjukkan bahwa investasi Jepang mencapai US$1,6 miliar pada Semester I 2023, diikuti US$1,8 miliar dan US$1,6 miliar pada periode yang sama di 2024 dan 2025.
Selain itu, ketegangan ekonomi yang berlangsung antara Tokyo dan Beijing mendorong banyak perusahaan Jepang untuk memindahkan operasi mereka keluar dari China. Tren ini menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pasar dan sasaran investasi alternatif yang menarik, khususnya di sektor infrastruktur, perikanan, otomotif, pertanian, dan energi.
Ketiga, dengan adanya prioritas pada sektor pertahanan di bawah pemerintahan Takaichi, Tokyo dapat mendukung Jakarta dalam strategi modernisasi pertahanan nasional. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan keamanan di Indo-Pasifik.
Pemerintahan baru Jepang dapat mempercepat proyek kerja sama yang telah lama tertunda. Salah satu contohnya adalah pembahasan akuisisi fregat kelas Mogami, yang pertama kali dimulai pada 2021.
Setelah bertahun-tahun mengalami progres yang terbatas, beberapa pakar menyatakan bahwa pada awal 2025, Indonesia dan Jepang tengah membahas potensi Transfer of Technology (ToT) ke Indonesia, mengingat kapal kelas Mogami mengintegrasikan sistem paling canggih di JMSDF.
Terlaksananya kerja sama ini tidak hanya akan mendukung modernisasi kapabilitas Angkatan Laut Indonesia, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada beberapa pemasok, terutama dengan komitmen Jepang dalam mendukung kapasitas Indonesia di sektor maritim.
Secara keseluruhan, pemerintahan baru Tokyo menghadirkan peluang penting bagi Jakarta. Di satu sisi, hubungan yang lebih erat dengan Jakarta menawarkan keuntungan strategis bagi Jepang, mulai dari mengamankan mitra ekonomi yang andal dan mendiversifikasi rantai pasok hingga memperluas perannya sebagai salah satu aktor kunci dalam menjaga keseimbangan kawasan.
Di sisi lain, Indonesia dapat memperluas kemitraan strategis di tengah meningkatnya ketidakstabilan regional dan global, yang kemudian mendukung aspek-aspek krusial pembangunannya nasional, termasuk pembangunan sosial, energi terbarukan, investasi, dan pertahanan.
Pada gilirannya, kemitraan strategis Indonesia-Jepang perlu diarahkan untuk memungkinkan kedua negara untuk menavigasi kompetisi geopolitik yang kompleks, sekaligus memperkuat posisinya di kawasan melalui pencapaian kepentingan bersama.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google