Mengamati Timur Tengah dari Asia Pasifik untuk Indonesia
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ada sesuatu yang bergeser dalam tata kelola dunia ketika kekuatan-kekuatan besar memilih untuk memainkan otot secara terbuka. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian dibalas ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, bukan sekadar eskalasi konflik bilateral.
Hal ini adalah sinyal bahwa arsitektur keamanan global sedang mengalami pergeseran tektonik. Hampir seluruh kekuatan militer utama dunia kini terikat perhatiannya ke sana. AS mengonsolidasi aset-asetnya, Rusia membaca peluang dari distraksi Washington, sementara Eropa berjibaku menyeimbangkan solidaritas NATO dengan ketergantungan energinya.
Dalam situasi seperti ini, kawasan Asia Pasifik bukanlah penonton yang aman. Ia adalah panggung berikutnya yang sedang dipersiapkan.
Sebelum membahas gerak China di Asia Pasifik, penting untuk memahami tekanan yang sedang mereka hadapi secara bersamaan. Venezuela, sebagai salah satu pemasok energi alternatif bagi Beijing yang berupaya mengurangi ketergantungan pada rantai pasok Barat, kini berada dalam kondisi yang semakin tidak menentu secara politik.
Di sisi lain, tekanan tarif dari Washington tidak berhenti sebagai urusan bilateral semata. Indonesia sendiri sempat dikenai tarif 32 persen pada April 2025 dalam skema "Liberation Day" Trump, yang kemudian direvisi menjadi 19 persen pada Juli 2025, sebelum akhirnya kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal pada Februari 2026 (LPEM, 2026).
Volatilitas kebijakan semacam ini memperlihatkan bahwa tidak ada kepastian yang bisa dipegang dalam tatanan perdagangan global saat ini. Bagi China, dampaknya berlapis. Bank Indonesia mencatat bahwa perlambatan ekonomi China membawa dua risiko serentak bagi Indonesia, yaitu melemahnya permintaan ekspor nasional dan kemungkinan membanjirnya produk China yang gagal masuk ke pasar AS ke pasar kita sendiri (Bank Indonesia, 2025).
Ketika China tertekan dari dua sisi sekaligus, yakni tarif AS dan instabilitas energi dari Venezuela, mereka perlu menemukan outlet tekanan. Terlebih dalam logika geopolitik, outlet tersebut seringkali berbentuk asertivitas di kawasan sendiri.
Pertanyaan yang kemudian menggantung adalah apakah ketidakpastian di Timur Tengah dan tekanan ekonomi yang menghimpit China akan mendorong Beijing untuk bergerak lebih agresif di Laut China Selatan dan terhadap Taiwan.
Kerangka realis dalam hubungan internasional menyatakan bahwa negara cenderung memproyeksikan kekuatan ke luar ketika tekanan dalam negeri membutuhkan pengalihan perhatian atau legitimasi nasionalis (Mearsheimer, 2001).
Namun analisis yang lebih cermat justru menunjukkan bahwa Beijing kemungkinan besar akan menempuh kalkulasi, bukan provokasi impulsif. Jika AS sedang sibuk di Timur Tengah dan aliansi intelijen serta logistiknya sedang teralihkan, ini adalah momen yang secara strategis menggiurkan bagi Beijing.
Bukan untuk berperang penuh, tetapi untuk memperluas zona abu-abu melalui manuver angkatan laut, latihan militer di dekat Taiwan, atau penegasan klaim di LCS dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Klaim China di LCS mencakup sekitar 90 persen perairan tersebut melalui narasi "Sembilan Garis Putus-putus" yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016 (ITLOS, 2016).
Namun invaliditas hukum tidak pernah menghentikan kalkulasi kekuatan. Indonesia, meski bukan pihak yang bersengketa secara langsung, memiliki kepentingan vital di Natuna yang berada dalam area tumpang tindih klaim tersebut.
Sementara itu, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina tidak menunggu eskalasi untuk bersiap. Ketiga negara ini beroperasi dalam logika yang berbeda dari Indonesia karena memiliki keterikatan aliansi formal dengan Washington.
Tokyo sejak 2022 telah meningkatkan anggaran pertahanannya secara dramatis, menargetkan dua persen dari PDB sambil memperkenalkan kapabilitas serangan balasan yang secara historis dihindari sejak Perang Dunia II (Ministry of Defense Japan, 2022).
Seoul mempercepat modernisasi sistem pertahanan rudalnya, sementara Manila terus memperkuat kehadiran militer AS di Luzon melalui perjanjian EDCA yang diperluas. Ketiga negara itu bergerak dengan premis bahwa ketidakstabilan Timur Tengah bisa memberi Beijing ruang manuver, dan mereka tidak ingin kecolongan.
Berbeda dari ketiganya, Indonesia beroperasi dalam prinsip bebas aktif yang tidak mengikatkan diri pada aliansi militer manapun. Ini bukan kelemahan. Ini adalah posisi yang, jika dikelola dengan cerdas, bisa menjadi keunggulan komparatif tersendiri.
Indonesia memang tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dinamika Timur Tengah secara langsung. Namun Indonesia memiliki dua aset yang sering diremehkan dalam analisis geopolitik, yakni stabilitas domestik dan daya tarik budaya yang sedang naik daun.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, apabila dikelola dengan tata kelola yang bersih dan terukur, bukan sekadar program sosial. Keduanya adalah instrumen stabilisasi daya beli yang bersifat strategis. Ketika ekonomi kawasan bergejolak akibat ketidakpastian rantai pasok global, negara yang berhasil menjaga konsumsi domestiknya akan lebih tahan dari guncangan eksternal.
WTO memperkirakan kontraksi perdagangan barang global sebesar 0,2 persen pada 2025 (WTO, 2025), sebuah angka kecil yang dalam praktiknya berarti tekanan nyata pada negara-negara yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas. Karena itu, Indonesia perlu mengaktifkan mesin permintaan dalam negerinya, dan dua program tersebut adalah pintu masuk yang paling konkret.
Di sisi lain, ada fenomena yang lebih senyap namun menjanjikan. Pop culture Indonesia sedang mengalami lonjakan perhatian di tingkat regional. Laporan Variety tahun 2026 menyebutkan bahwa konten dalam jaringan asal Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan, bahkan mulai menyamai tingkat perhatian drama Korea Selatan di beberapa pasar Asia Tenggara (Variety, 2026).
Ini bukan hanya soal hiburan. Merujuk pada konsep soft power yang dikembangkan Joseph Nye, kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik budaya adalah sumber kekuatan yang berkelanjutan dan tidak membutuhkan anggaran pertahanan yang besar (Nye, 2004).
Indonesia yang selama ini lebih dikenal sebagai konsumen budaya kini mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi produsen yang diperhitungkan. Momentum ini perlu dijaga, bukan hanya oleh industri kreatif, tetapi juga oleh kebijakan yang mendukung ekosistemnya secara aktif. Pada akhirnya, dinamika Timur Tengah mengajarkan satu pelajaran penting bagi Asia Pasifik. Ketidakstabilan di satu titik dunia tidak pernah benar-benar terlokalisasi.
Ia merambat, menciptakan vakum, dan mengundang kalkulasi baru dari aktor-aktor yang selama ini menahan diri. Indonesia, dengan populasi 270 juta jiwa, posisi geografis yang strategis di antara dua samudera, dan prinsip bebas aktif yang memberi fleksibilitas diplomatik, berada di posisi yang tidak buruk untuk menavigasi situasi ini.
Yang dibutuhkan bukan heroisme geopolitik, melainkan pragmatisme yang terukur. Jaga daya beli, rapikan tata kelola program strategis, rawat industri budaya yang sedang tumbuh, dan pertahankan posisi sebagai aktor yang tidak dapat diabaikan di kawasan tanpa harus memilih kubu. Di tengah dunia yang sedang ribut, kemampuan untuk tetap relevan sambil tetap tenang adalah kekuatan tersendiri.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google