Serakahnomics: Oligopoli Global dan Krisis Nasional

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kita seperti menonton maraton "Serakah Comics", lucu di telinga tetapi getir bagi wajib pajak. Dari rentetan permainan kasus, aksi joget anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tengah perdebatan tunjangan dan gaji fantastis, hingga dugaan korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Benang merahnya menegaskan lemahnya integritas dan akuntabilitas publik.

Baca: Prabowo: Tak Semua Pengusaha Ikut Mahzab Serakahnomics

Rentetan kontroversi memperdalam luka. Tatkala masyarakat sedang susah mencari pekerjaan, belanja kelas menengah anjlok, dan kenaikan pajak di luar nalar. Beban fiskal terasa besar pasak daripada tiang. Sementara itu, efek geopolitik terus memperbesar beban ekonomi.

Fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) seperti menegaskan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Seolah-olah rakyat dipaksa membayar gaya hidup penguasa di tengah kesulitan ekonomi.

Di balik riuh kontroversi itu, ada arsitektur kerusakan moral yang terlembagakan, mengakar pada elite daerah, pusat dan hingga global. Dari Jawa ke Sulawesi, pemerintah daerah bersemangat menaikkan pajak karena alasan fiskal. Mereka lupa, pajak berlebihan akan menyebabkan kemunduran.

Belum berhenti di situ, masyarakat disuguhkan kasus korupsi pejabat yang bertugas mencari solusi penciptaan lapangan kerja justru meningkatkan skeptisisme. Pada saat yang sama, guncangan ekonomi global kerap dijadikan alasan penguasa bahwa kondisi pelemahan ekonomi karena aspek eksternal.

Ini bukan lagi masalah ekonomi tapi sudah krisis degradasi moral, tata kelola dan etika bernegara. Pemberian tanggung jawab pada elite-elite terkesan aristokrat, feodal dan nepotisme.

Sementara jejaring politik selalu melibatkan oligarki. Akibatnya, kolam-kolam pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha dengan model oligopoli memperkecil ruang berkompetisi. Fokus bangsa seharusnya jelas pada akar masalah: kompetisi yang sudah diatur pemenangnya sejak awal.

Istilah Serakahnomics yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto bukan lagi jargon pidato politik, tapi sudah menyentuh akar permasalahan bangsa. Kenaikan beban pajak, belanja pemerintah yang kurang efektif, korupsi berjamaah menguras kepercayaan pembayar pajak. Penguasa seolah lupa, kepercayaan adalah modal sosial paling penting dalam pembangunan.

Oligopoli Lintas Batas
Dari hulu, jaring-jaring kekuasaan didominasi oligopoli lintas batas negara. Mulai dari teknologi, AI, mineral kritis sampai pangan. Kekuasaan dunia menjadi multipolar, menciptakan friksi dagang.

Negara berlomba-lomba mengamankan monopoli mereka menempatkan kita 'Indonesia' rentan sebagai korban. Narasi gejolak geopolitik kerap dijadikan tameng komunikasi politik, seolah-olah jebakan pertumbuhan PDB 5% karena faktor eksternal.

Model ekonomi liberal berubah menjadi merkantilisme baru, menyusul berubahnya peta kekuasaan global. Perang tarif menjadi tak terhindarkan, beresonansi pada kenaikan biaya produksi; ujung-ujungnya yang membayar lebih mahal adalah masyarakat.

Lonjakan 10,67% YoY ekspor barang dan jasa pada kuartal dua 2025 dipicu oleh front loading sebagai antisipasi dari tarif resiprokal Amerika Serikat (BPS, 5 Agustus 2025). Eksportir sengaja mempercepat pengapalan barang sebelum pemberlakuan tarif baru pada 7 Agustus 2025.

Namun, fenomena akan berangsur berubah ke unwind. Artinya pertumbuhan ekspor kemungkinan besar akan melemah pada akhir tahun dan tekanan bisa berbalik pada pasar domestik jika pelaku pasar tidak bisa menjual produksi mereka.

Ketegangan tidak akan berhenti sampai di situ. Survei YouGov (6 Mei 2025) menunjukkan 41%-55% responden di Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan 45% di Amerika Serikat menilai peran dunia baru (WW3) sangat mungkin terjadi dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Hampir 76% responden memperkirakan konflik ini akan melibatkan senjata nuklir. Ini tentu berdampak pada ekspektasi resiko yang menyebabkan kenaikan risk premium termasuk: biaya pembiayaan, asuransi pelayaran dan stok penyangga. Kenaikan komponen ini akan menyulut kenaikan harga. Dampak yang sangat luar biasa menuntut penguatan ekonomi domestik.

Meski perang fisik belum dan tidak terjadi, yang pasti perekonomian Indonesia sudah semakin dipengaruhi oleh rantai pasok global mulai dari energi sampai pangan.

Mari Berubah
Beratnya dan berulangnya masalah yang bangsa ini hadapi membuat masyarakat menjadi satir. Masalah serius menjadi serius candaan sarkasme di kolom-kolom komentar media sosial. Lama-lama ini bisa menjadi sebuah tontonan biasa menyebabkan apatisme akut.

Karena itu kita harus berubah. Tapi berubah memerlukan kesadaran dan perenungan sosial politik. Kesadaran membutuhkan pengetahuan bukan sekedar stempel ijazah, kalungan surban, kopiah atau serba serpi sapaan agamis.

Korupsi sudah mengabaikan agama, pendidikan, status ekonomi dan batas geografis. Bahkan orang baik bisa berubah menjadi buruk, dan tersingkir ketika menolak berkompromi.

Tapi saya menolak Indonesia bukan korup dan monopolistik karena watak asli. Watak yang cenderung dikonotasikan dengan serakah bertentangan dengan akar budaya bangsa Indonesia.

Kita sedang menghadapi fenomena konfigurasi insentif dan norma; di mana memilih jalan kompromi kotor lebih mudah cepat kaya/sukses sementara jujur itu mahal dan beresiko. Jika ini dikawinkan dengan kultur birokrasi yang feodal, maka akan menciptakan ekosistem eksploitatif.

Ekosistem di mana praktek rente, meritokrasi dan akuntabilitas direduksi untuk kepentingan patron. Akibatnya banyak pejabat kurang kredibel tapi mendapatkan posisi, atau penempatan loyalis tapi ogah kerja - hanya untuk mengamankan kekuasaan.

Hasilnya akan tercermin pada pelayanan publik yang buruk, kebijakan akomodatif dan matinya inovasi. Sementara orang kredibel dan berintegritas akan terpinggir oleh permainan politik jaringan besar.

Kalau sudah begini model kelembagaan macam apapun yang dibentuk misalnya: KPK versi 2.0, akan terjebak pada kondisi yang sama. Masalahnya bukan mereka kurang terdidik atau religius, melainkan rasionalitas mereka mengalahkan pemahaman norma. Sistem memberikan peluang dengan resiko yang sudah dikalibrasi seminimum mungkin.

Kunci perbaikan hanya pada desain ulang insentif dan kontrol, dengan mencegah monopoli kekuasaan dan keputusan harus memenuhi indikator akuntabilitas dan keterbukaan. Saat jujur lebih mudah dan murah, maka orang yang berniat curang pun akan terpaksa menjadi patuh.

(miq/miq)