Shinzo Abe dan Kedigdayaan Maritim Jepang

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mendahului kita semua. Ia mengembuskan nafas terakhir dalam sebuah peristiwa tragis beberapa waktu lalu. Dia ditembak saat mengkampanyekan salah satu sejawatnya dari partai politik tempat mereka mengabdi kepada Jepang, Liberal Democratic Party, di prefektur (provinsi) Nara. Selama masa kepemimpinannya, mendiang mampu membawa perekonomian Jepang kembali melejit dengan kebijakan yang dikenal oleh dunia sebagai Abenomics. Jelas Negeri Matahari Terbit itu amat berduka dengan kepergiannya.

Salah satu bidang perekonomian yang menggeliat kencang dengan kebijakan tersebut adalah kemaritiman yang meliputi, antara lain, perkapalan dan galangan kapal. Namun, harap diingat, kejayaan maritim Jepang sudah berlangsung sejak kurun waktu yang lama. Bukan masa kini saja. Setidaknya sudah merentang lebih dari seratus tahun. Dalam deretan negara-negara yang dilabeli oleh para pakar kemaritiman sebagai maritime power atau sea power, Jepang acap disebut sebagai salah satunya. Posisi status ini memang silih berganti seiring dengan perkembangan zaman.

Istilah maritime power dan sea power sering bisa dipertukarkan (interchangeable) namun di antara keduanya ada perbedaan yang lumayan lebar. Yang pertama biasanya merujuk kepada kemampuan atau power sebuah negara dalam berbagai aspek kemaritiman yang mencakup pelayaran, pelabuhan, pertahanan maritim dan sebagainya. Sementara yang terakhir lebih spesifik berkenaan dengan kekuatan pertahanan lautnya. Jepang itu dua-duanya pernah. Sekarang negara itu sepertinya lebih kepada maritime power minus pertahanan laut yang kuat. Dengan dinamika kawasan Indo Pasifik yang makin tinggi di mana pelaku utamanya - AS, Australia, Jepang sendiri - berlomba-lomba menunjukkan sea power mereka, bisa jadi Jepang pada akhirnya juga akan memperkuat kemampuan pertahanan lautnya. Entahlah.

Seperti sudah disinggung di atas, tulisan ini mencoba mendedah kedigdayaan maritim Jepang dari sudut perkapalan dan galangan kapal. Dimulai dulu dengan yang pertama. Bisnis perkapalan negeri ini memunculkan banyak pemain di kancah global. Menyebut sedikit di antaranya, ada Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K Lines (MOL) dan Kawasaki Kisen Kaisha Line ("K" Line). Mereka ini beroperasi di pelayaran peti kemas. Tetapi, namanya usaha pelayaran, mereka memiliki pula armada tanker, bulk dan lainnya. Belakangan, ketiga pelayaran itu mendirikan Ocean Network Express atau ONE.

Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam terbitannya Review of Maritime Transport 2021, Jepang berada di posisi ketiga dalam kategori negara pemilik kapal atau shipowning country terbesar di dunia. Negara ini memilik 914 unit kapal berbendera nasional dan 3.115 unit berbendera asing. Di atas Jepang bercokol Cina dan di atas Cina ada Yunani. Posisi yang digenggam Cina itu dulu ada di tangan Jepang. Sayang, tidak jelas apakah perusahaan pelayaran asal negeri Matahari Terbit yang disebut di muka berbendera Jepang atau bendera asing.

Banyaknya jumlah kapal asing yang dimiliki oleh shipowner Jepang mengindikasikan bahwa pemilik duit di sana memandang bisnis pelayaran merupakan investasi yang profitable. Tetapi, mengapa memiliki kapal asing? Tidak kapal berbendera Jepang saja? Memiliki kapal asing oleh pihak di luar entitas negara bendera (flag state) sebetulnya praktik yang lazim saja dalam dunia pelayaran. Mereka yang melakukannya biasanya mengejar kemudahan yang diberikan oleh flag state seperti pajak, penggajian kru kapal dan lain sebagainya.

Negara bendera yang memberikan kemudahan ini dikenal dalam khazanah kemaritiman sebagai negara bendera kemudahan atau flag of convenience state. Dan, kebijakan memberikan kesempatan kepada pengusaha di luar warga negara bendera ini dikenal sebagai open registry. Liberia dan Panama adalah dua negara yang paling terdepan registry-nya karena banyak pengusaha dan investor yang mengibarkan bendera keduanya di atas kapal yang mereka miliki.

Para pemilik duit Jepang itu terdiri dari orang perorangan, hedge fund, private equity, bank/lembaga keuangan non-bank, dan lain-lain. Kebijakan Abenomics-lah yang sedikit-banyak memungkinkan mereka melakukan ekspansi ke luar negeri dengan membeli, memiliki, ikut serta atau aksi korporasi lainnya atas kapal-kapal berbendera asing.

Menurut berbagai media, Abenomics terdiri dari kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural. Berbagai inisiatif dikeluarkan dari mulai penambahan anggaran infrastruktur publik hingga devaluasi mata uang yen. Dalam kebijakan moneter, dibuatlah kesepakatan dengan Bank of Japan di mana bank sentral menerapkan kebijakan pelonggaran moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pinjaman, merangsang aktivitas bisnis dan konsumsi pribadi, dan mendorong inflasi hingga 2% untuk mengakhiri deflasi yang menghantui ekonomi Jepang sejak 1990-an. Kebijakan BoJ membantu memperkuat daya saing eksportir Jepang dengan melemahkan yen. Perekonomian Jepang pun secara bertahap pulih dan harga perlahan-lahan meningkat.

Laporan UNCTAD 2021 juga mengungkapkan, bisnis galangan kapal Jepang juga berada di posisi ketiga. Di bawah Korea Selatan. Posisi pertama ditempati Cina. Total produksi galangan Jepang mencapai 12.827.000 gross ton (GT) yang terdiri bulk carrier, tanker, peti kemas, dsb. Adapun output galangan Korsel 18.174.000 GT sementara galangan Cina 23.257.000 GT.

Bagi Indonesia, Shinzo Abe berperan penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Di masa pemerintahan (kedua)-nya disepakatilah pengembangan pelabuhan Patimban. Triliunan rupiah pinjaman sudah dikucurkan oleh pemerintahan Abe untuk mengembangkan infrastruktur yang berlokasi di Subang, Jawa Barat itu. Pinjaman terakhir yang disepakati untuk Patimban bernilai Rp 10 triliun dan akan digunakan untuk melanjutkan fase pembangunan berikutnya, yaitu pengembangan terminal kendaraan dan terminal peti kemas hingga mencapai kapasitas terpasangnya, masing-masing 600.000 CBU dan 7,5 juta TEU peti kemas.

Bila keterlibatan Jepang dalam pembangunan pelabuhan Patimban bersifat G-to-G, entitas swasta negeri itu juga tidak tinggal diam mengembangkan hubungan bisnis kemaritiman antara kedua negara. Salah satunya adalah dalam pengelolaan terminal peti kemas New Priok Container Terminal (NPCT) 1. Di terminal ini ada perusahaan Mitsui - entitas ini beda dengan MOL yang juga sama-sama menyandang nama Mitsui. Jadi, dalam sekali hubungan Jepang-Indonesia. Dan, sampai derajat tertentu ada "tangan" Shinzo Abe di sana. Selamat jalan, Abe-san. RIP.

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjauan unit-unit mobil yang siap untuk diekspor di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (8/3/2022). (Foto: Agus Suparto).