Benny Witjaksono
Benny Witjaksono

Benny Witjaksono adalah Anggota Badan Pelaksana BPKH. Meraih gelar Ph.D Majoring Islamic, Economic Finance di Universitas Trisakti pada 2016. Benny Witjaksono sudah malang melintang di dunia ekonomi syariah sejak lama. Benny pernah menjabat sebagai Ketua LSP Keuangan Syariah 2015-2017, hingga Direktur Utama Bank Mega Syariah periode 2007-2015

Profil Selengkapnya

Dana Haji dan Social Impact Investment

Opini - Benny Witjaksono, CNBC Indonesia
10 March 2022 13:41
In this photo taken with low shutter speed, Muslim pilgrims circumambulate the Kaaba, the cubic building at the Grand Mosque, as they wear masks and keep social distancing, a day before the annual hajj pilgrimage, Saturday, July 17, 2021. The pilgrimage to Mecca required once in a lifetime of every Muslim who can afford it and is physically able to make it, used to draw more than 2 million people. But for a second straight year it has been curtailed due to the coronavirus with only vaccinated people in Saudi Arabia able to participate. (AP Photo/Amr Nabil)

Topik yang cukup hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah pengelolaan bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. Secara teoritis hal tersebut memiliki berbagai sebutan diantaranya adalah Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) lalu ada juga Corporate Citizenship.

Untuk pengelolaan dana haji kami akan membahas: 1) Analisa pengelolaan dana haji sebagai parameter perkembangan Social Development Goals (SDGs) dan Socially Responsible Investment (SRI) nasional maupun internasional; 2) Pengidentifikasian dampak sosio-ekonomis investasi dana haji di Indonesia dengan keterkaitannya pada SDGs, SRI dan social impact investment (SII).

Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan atas dana haji tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan dana haji tetapi juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

"Investasi pengelolaan dana haji didasarkan pada 3 (tiga) tujuan besar, yaitu SDGs, Maqashid Syariah, dan responsible investment.Secara keseluruhan, ketiga tujuan ini membangun suatu segitiga kongruensi yang utuh dan memiliki pokok yang bersifat holistik."


SDGs merupakan koleksi dari 17 tujuan global yang saling terintegrasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara garis besar, tujuan dari SDGs diselaraskan dengan faedah- faedah suportif sosial (social), lingkungan (environment) dan ekonomi (economy) yang saling beririsan.

Selain didasarkan pada SDGs, pengelolaan dana haji sebagai bentuk investasi juga dilandaskan pada prinsip Maqashid Syariah. Prinsip ini merupakan implementasi Ekonomi Keuangan Islam (EKI) yang mengonsolidasikan aspek niaga maupun kordial. Maqashid Syariah sendiri terdiri dari 5 (lima) elemen yang mempertimbangkan kesejahteraan dunia dan akhirat, yang secara esensial memiliki kesamaan terhadap SDGs serta mampu beresonansi dengannya.

Dalam kaitannya dengan aktivitas investasi, kedua tujuan tersebut kemudian disempurnakan dengan konsep responsible investment, yang juga muncul sebagai upaya perealisasian SDGs. Di dalamnya, konsep ini terdiri dari beberapa strategi seperti SRI, SII, dan environment-social-governance (ESG). Ketiga strategi ini dapat digunakan secara individual maupun bersamaan.

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Pengelolaan dana haji di Indonesia dilakukan oleh BPKH, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH bertugas untuk mengelola segala hal yang berhubungan dengan dana haji, mencakup penerimaan, pengembangan, pengeluaran, pertanggungjawaban, serta investasi dan penempatannya. Secara umum, dana haji diinvestasikan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada awalnya, sebelum BPKH berdiri (sebelum 2017), SBSN hanya difokuskan pada bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Namun pasca berdirinya BPKH, bentuk investasi SBSN menjadi semakin beraneka ragam, seperti Project-Based Sukuk (PBS), Sukuk Korporasi, Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM), dan lain-lain.

Perkembangan SBSN dan SDHI bisa terbilang pesat, dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 hingga 2017. Namun tren ini tidak berlangsung lama dikarenakan beralih fokusnya SBSN pada bentuk-bentuk yang lebih beragam. Melanjutkan tren peningkatan SDHI yang pesat, portofolio SBSN secara keseluruhan pasca berdirinya BPKH juga turut mengalami hal yang sama.

Dilihat dari perkembangannya semenjak tahun 2018 hingga 2020 kemarin, temuan kuantitatif yang dituangkan pada nilai sharpe ratio serta angka return mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Angka sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 yang disinyalir merupakan imbas dari pandemi - meski begitu penurunan ini tidak terbilang signifikan.

Melihat data yang ada, langkah yang diambil pemerintah dalam mendirikan BPKH sebagai upaya pengelolaan dana haji bisa dikatakan sudah tepat. Melalui BPKH, dana haji dapat diberdayakan sebagai salah satu moda investasi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs, Maqashid Syariah, dan responsible investment. Hal ini juga dapat dilihat melalui keberhasilan BPKH dalam meningkatkan dan mengoptimalkan portofolio investasi dana haji setiap tahunnya.

Perkembangan SDGS-SRI Nasional dan Internasional

Dalam melihat perkembangan SDGs di dunia, ke-17 tujuan global di atas berfungsi sebagai indikator pembangunan yang perlu dikaji baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsep SDGs sendiri bersifat global dan tidak hanya berlaku secara eksklusif pada belahan- belahan dunia tertentu saja.

PBB sebagai suatu lembaga kolektif yang difasilitasi oleh banyak negara di dunia menargetkan SDGs agar dapat dicapai baik oleh negara maju ataupun berkembang.

Melihat dari data yang keluar pada tahun 2021 kemarin, indikator-indikator pembangunan dan perkembangan sebagai bentuk perealisasian SDGs dari berbagai belahan dunia menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini masih terhitung wajar dikarenakan tingkat kemajuan yang berbeda-beda dari masing-masing negara di dunia serta adanya pengaruh pandemi. Selain itu target yang ditentukan PBB dalam perwujudan SDGs secara global sendiri berlangsung hingga 2030 - terbilang masih ada cukup banyak waktu.

Hal ini berbeda dengan tren SRI global yang mengalami peningkatan. Melalui laporan SRI global pada tahun 2020, peningkatan investasi berkelanjutan dunia pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi secara signifikan di mana hingga menyentuh angka 15%. Fenomena ini seakan-akan mengesampingkan fakta bahwa COVID-19 telah memberikan dampak krusial pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Perkembangan SDGs di Indonesia sendiri telah menjadi perhatian pemerintah dengan dicetuskannya Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke-17 koleksi tujuan SDGs tersebut telah diintegrasikan pada perencanaan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020- 2024. Melalui RPJMN, pemerintah merealisasikan pencapaian SDGs nasional maupun regional melalui rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), yang sudah diberlakukan sejak tahun 2020 pada berbagai wilayah di Indonesia.

Tidak hanya itu, peran stakeholder lainnya juga memberikan dampak yang cukup esensial dalam mengawasi serta mendesak pemerintah guna merealisasikan perkembangan nasional-regional bernafaskan prinsip-prinsip SDGs. Secara sinergis, para pemangku kebijakan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen; intelektual dan akademisi; filantropi dan enterpreneur; serta organisasi dan media mainstream ini berperan serta dalam mewujudkan Indonesia yang merealisasikan SDGs.

Sebagai contoh pada sektor intelektual dan akademisi, telah banyak didirikannya SDGs Center di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sebagai upaya pengembangan, penelitian, serta pengedukasian. SDGs Center ini tidak hanya terbuka untuk civitas academica -nya saja tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat secara umum.

Pengidentifikasian dampak sosio- ekonomis investasi dana haji di Indonesia dengan keterkaitannya pada SDGs, SRI, dan SII
Dampak sosio-ekonomis dari investasi dana haji dapat dikaitkan dengan konsep SII melalui pengkajian disiplin ekonomi makro maupun mikro. Investasi dana haji dapat berperan positif dalam perkembangan ekonomi makro, seperti: a) meningkatkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan; b) meningkatkan kemajuan ekonomi dengan menurunkan derajat in- efektivitas, mencegah adanya defisit anggaran, dan mengurangi anggaran belanja
pemerintah.

Dalam perkembangan ekonomi mikro, investasi dana haji juga dapat memberikan andil yang signifikan seperti: a) meningkatkan surplus produsen dengan menurunkan biaya produksi dan margin pembiayaan; b) meningkatkan surplus konsumen dengan meningkatnya supply barang privat dan publik; c) menjaga sustainabilitas nasional dengan meningkatkan kegiatan sosial- keagamaan dan keimanan.

Berbagai dampak positif investasi dana haji tersebut merupakan refleksi dan implikasi berbagai penelitian mengenai investasi berkelanjutan (SRI). Penelitian- penelitian ini utamanya bertujuan untuk mencari tahu keberhasilan serta keefektifan upaya pemberdayaan dana haji oleh pemerintah yang dilakukan dengan penginvestasian melalui BPKH.

Pada aspek makro misalnya, data yang diambil pada penelitian mengenai hubungan antara dampak SBSN, Surat Utang Negara (SUN), dan Sukuk Korporasi (SKORP) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menyatakan bahwa SBSN lebih kuat berkorelasi dengan PDB. Ini mengimplikasikan bahwa SBSN lebih berpengaruh terhadap PDB meskipun kuantitas SUN yang paling besar.

Sedangkan dalam aspek ekonomi mikro, data yang diambil dari penelitian membuktikan bahwa investasi dana haji yang disalurkan melalui BUMN (PT. Permodalan Nasional Madani - PNM) pada nasabah (pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil) terbukti efektif dalam membantu mengembangkan perekonomian. Dari penelitian yang kami lakukan diperoleh temuan bahwa terdapat korelasi yang kuat di antara jangkauan nasabah, pembiayaan, asset yang dimiliki BUMN dan dana.

Dengan kata lain kami menyimpulkan bahwasanya agar dapat menjangkau nasabah (MSE) perlu adanya pembiayaan (IMF), dan pembiayaan akan memperkuat aset yang dimiliki oleh BUMN (ASSET), sedangkan agar proses itu semua dapat berjalan diperlukan dana (dalam hal ini investasi dana haji selaku FUND) sebagai sumber pembiayaan.

Berbagai pembahasan investasi dana haji dari sudut pandang SII dan SRI ini merupakan bentuk peningkatan perekonomian dan perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi-keagamaan yang sesuai dengan esensi Pancasila sila kelima: adil dan merata. Hal ini menyiratkan bahwa investasi dana haji di Indonesia sudah selaras dengan azas 5P SDGs yaitu people, prosperity, planet, peace, and partnership serta Maqashid Syariah yang mengedepankan responsible investment.

Sebagai penutup, harapan penulis dalam menyampaikan artikel ini adalah semoga hal -hal yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik oleh pemerintah baik pada taraf nasional-regional melalui pemberdayaan investasi dana haji. Tentunya kita semua berharap bahwa pengelolaan dana haji semakin membaik dari waktu ke waktu.

(cha/cha)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Artikel Terkait
Opinion Makers
    z
    spinner loading
Features
    spinner loading