Alman Helvas Ali adalah konsultan defense industry and market pada PT Semar Sentinel, Jakarta sejak 2019 – sekarang dengan tanggungjawab memberikan market insight kepada Original Equipment Manufacturer asing yang ingin berbisnis di Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Jane’s Aerospace, Defense & Security, Country Representative - Indonesia pada tahun 2012-2017 yang bertanggungjawab terhadap pengembangan pasar Jane’s di Indonesia. Memegang ijazah sarjana aeronautika dari Universitas Suryadarma Jakarta, Alman memiliki spesialisasi di bidang industri pertahanan, pasar pertahanan dan kebijakan pertahanan. Sebelum bergabung dengan Jane’s, Alman pernah bekerja pada lembaga think-tank di Jakarta yang berfokus pada isu pertahanan dan maritim. Dapat dihubungi melalui [email protected] dan atau [email protected]
Profil SelengkapnyaLawatan Parly Temui Prabowo & Nasib Kontrak Pengadaan Rafale
Foto: Pertemuan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly, beberapa waktu lalu (Dok. KBRI Paris)
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dijadwalkan mendarat di Jakarta pada hari ini, Rabu (9/2/2022) malam. Parly akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada keesokan harinya. Dapat dipastikan bahwa salah satu agenda utama yang diusung oleh Parly adalah kelanjutan kontrak 36 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, selain lobi untuk penjualan kapal selam kelas Scorpene buatan Naval Group. Sebelumnya, Parly diagendakan melawat ke Jakarta pada 22 Januari 2022, namun ditunda karena perkembangan Covid-19 yang mengkhawatirkan. Kunjungan mantan eksekutif Air France ini istimewa karena Indonesia hanya menjadi satu-satunya negara tujuan lawatan di Asia Pasifik.
Dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan pada 20 Januari 2022, Prabowo menyatakan kontrak akuisisi 36 jet tempur Rafale saat ini tinggal menunggu aktivasi kontrak. Kontrak Rafale hanya satu dari beberapa kontrak yang ditandatangani oleh Kemhan pada 2021 yang menunggu aktivasi. Aktivasi kontrak-kontrak tersebut akan sangat tergantung kapasitas fiskal pemerintah, khususnya pembiayaan dari Kementerian Keuangan untuk Kemhan pada tahun anggaran 2022 dan selanjutnya. Apabila diteliti lebih jauh, aktivasi kontrak yang telah ditandatangani oleh Kemhan pada 2021 dapat dibagi dalam dua kategori.
Pertama, kontrak yang telah mendapatkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dari 31 kegiatan yang mendapatkan PSP senilai US$ 5,8 miliar, setidaknya dua kegiatan telah ditandatangani kontraknya oleh Kemhan hingga akhir 2021. Dua di antaranya terkait dengan sistem senjata TNI Angkatan Udara, yaitu pesawat Lead-In Fighter Trainer (LIFT) dan dukungannya dan pesawat Multi Role Transport Tanker dan dukungannya. Masih ada masa hingga 30 April 2022 bagi Kemhan untuk menandatangani kontrak kegiatan lainnya yang diakomodasi dalam PSP.
Kedua, kontrak yang belum mendapatkan PSP dari Sri Mulyani. Sedikitnya terdapat tiga kegiatan yang kontraknya telah ditandatangani oleh Kemhan namun belum tercantum dalam PSP 2021, yaitu pembelian jet tempur Rafale sebesar 5,8 miliar euro, pengadaan fregat FREMM seharga 4,1 miliar dan akuisisi helikopter Bell 412 dengan nilai yang belum diketahui. Untuk kontrak-kontrak tersebut, kepastian pembiayaan menunggu terbitnya PSP dari Sri Mulyani pada tahun ini. Menjelang akhir 2021, Kemhan telah mengajukan usulan empat PSP tambahan kepada Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan.
Pada tahun anggaran 2022, Kemhan mendapatkan alokasi Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 3 triliun dari Kemenkeu. Nilai tersebut sesuai dengan artikel penulis yang berjudul "Awan Mendung Pembiayaan Belanja Tahun 2022" yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia pada 6 September 2021. Padahal kebutuhan RMP pada tahun ini sekitar Rp, 12 triliun (US$ 870 juta) untuk mendampingi PSP 2021 senilai US$ 5,8 miliar. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil kontrak saja pada PSP 2021 yang akan mendapatkan alokasi RMP agar dapat memasuki tahap aktivasi.
Kontrak akuisisi dua pesawat angkut A400M sebesar 484 juta euro dan pesawat LIFT T-50 seharga US$ 227 juta masih dapat dicakup oleh alokasi RMP yang tersedia. Untuk kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dan mendapatkan RMP pada tahun fiskal 2022, aktivitasi kontrak menunggu penandatanganan loan agreement antara Kemenkeu dengan lenders. Belum diketahui lenders mana saja yang akan membiayai pembelian senjata dalam PSP 2021, namun diduga dapat berasal dari lembaga keuangan Eropa, Timur Tengah, Asia Timur atau bank BUMN cabang seberang lautan. Diperkirakan masih terdapat alokasi satu atau dua slot kontrak yang dapat dicakup oleh RMP yang tersedia, tergantung dari besaran nilai kontrak yang disepakati.
Sebagai contoh adalah rencana akuisisi 25 radar Ground Control Interception (GCI) untuk TNI Angkatan Udara. Pengadaan radar GCI dipandang strategis sekaligus mendesak karena terdapat sejumlah radar pertahanan udara yang sudah melampaui masa daur hidupnya sehingga harus segera diganti, selain kebutuhan mendirikan Satuan Radar baru di wilayah-wilayah perbatasan. Sri Mulyani telah mengalokasikan US$ 750 juta dalam PSP untuk membeli radar pertahanan udara dan tiga produsen radar asal Eropa telah menunjukkan minat. Apabila Kemhan dapat menandatangani kontrak pengadaan 25 radar GCI paling lambat 30 April 2022, maka masih terdapat alokasi RMP dari APBN tahun fiskal 2022.
Nasib sejumlah kontrak pengadaan senjata yang belum mendapatkan PSP akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Sejumlah sumber menyatakan bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak final untuk enam Rafale senilai US$ 1,1 miliar pada Desember 2021 memakai PSP 2021. Sementara nasib 30 jet tempur Rafale lainnya akan ditentukan oleh Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. DRPPLN merupakan pintu masuk untuk mendapatkan PSP dari Sri Mulyani, walaupun tidak semua daftar kegiatan dalam DRPPLN akan disetujui masuk dalam PSP.
Permasalahan utama dari kontrak Rafale dan FREMM adalah kontrak ditandatangani sebelum tersedianya anggaran dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 52 (2). Apabila rencana pembelian Rafale dan FREMM masuk dalam DRPPLN dan mendapatkan PSP dari Sri Mulyani tahun ini, maka dalam situasi normal aktivitasi kontrak dapat dilakukan paling cepat 2023. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa RMP baru akan tersedia pada tahun fiskal 2023, begitu pula dengan penandatanganan loan agreement.
