Yohanes H. Aryanto
Yohanes H. Aryanto

Yohanes Handoko Aryanto adalah Senior Expert I di Pertamina Energy Institute.

Profil Selengkapnya

Pentingnya Mengatur Transisi Energi

Opini - Yohanes H. Aryanto, CNBC Indonesia
18 January 2022 14:15
Ilustrasi (Photo by Appolinary Kalashnikova on Unsplash)

Melihat situasi krisis batubara yang baru saja terjadi, terdapat beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi. Pandangan-pandangan serupa juga pernah muncul ketika Eropa dilanda krisis energi pada kuartal ke-4 tahun lalu. Belum lagi jika kita melihat faktor perubahan iklim seperti banyaknya cuaca ekstrem yang terjadi pada tahun 2021 serta data dari Copernicus Climate Change Service (C3S) yang menunjukkan bahwa konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) karbon dioksida atmosfer dan metana terus meningkat pada tahun 2021, dengan tingkat pertumbuhan metana yang tinggi.

Namun demikian, percepatan transisi energi yang dilakukan tanpa terkoordinasi dan tanpa mekanisme yang jelas dapat menimbulkan risiko sistemik, baik terhadap perubahan iklim maupun terhadap perekonomian. Situasi ini disebut sebagai transisi energi yang tidak teratur (disorderly transition). Hasil studi Oxford Economics tahun 2021 menunjukkan bahwa transisi tidak teratur berisiko meningkatkan indeks harga konsumen hingga 4% pada 2030.

Tekanan Transisi Tidak Seimbang


Saat ini tekanan untuk melakukan transisi energi semakin meningkat. Namun, tekanan terjadi lebih besar di sisi produsen daripada konsumen. Kita melihat bahwa perusahaan migas internasional ditekan oleh investor untuk bertransisi ke energi rendah karbon (ERK), energi batubara juga ditekan untuk segera ditinggalkan, meskipun hasil konferensi perubahan iklim internasional COP26 lebih memilih istilah phase down (mengurangi) daripada phase out (meninggalkan).

Sementara itu, konsumsi energi dunia masih sangat bergantung pada energi fosil. Berdasarkan BP Statistical Review of World Energy (2021), konsumsi energi primer dunia masih didominasi energi fosil sebesar 83% sementara di Indonesia konsumsi energi primer fosil mencapai 93%, dengan porsi batubara paling besar yaitu 43%. Dengan kondisi seperti ini, tantangan untuk menyeimbangkan transisi rendah karbon di sisi pasokan dan permintaan menjadi besar. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, akan berisiko meningkatkan krisis pasokan di masa depan yang berdampak pada peningkatan harga komoditas energi.

Proyeksi dan Peta Jalan Transisi Energi

Selain terjadinya perbedaan tekanan pada pasokan dan permintaan, faktor lain yang dapat menyebabkan transisi yang tidak teratur adalah peta jalan transisi energi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri. Berbagai institusi mengeluarkan skenario, proyeksi, dan peta jalan transisi energi menuju net zero emission (NZE). Berbagai proyeksi ini didasarkan pada asumsi dan pandangan masing-masing. Proyeksi transisi energi berjangka waktu hingga 2050 atau bahkan lebih, dengan pentahapan dan detail yang berbeda-beda. Misalnya pencapaian porsi tertentu elektrifikasi kendaraan, pencapaian porsi tertentu ERK dalam bauran energi, termasuk jenis ERK yang akan mendominasi bauran energi di masa depan.

Sebagai contoh, perkiraan peak oil demand menurut Rystad akan terjadi pada 2026 (publikasi April 2021) sementara Wood Mackenzie baru akan terjadi pada 2034 (publikasi November 2021) dan S&P Global Platts pada 2040 (publikasi Agustus 2021). Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan kompleksitas sistem energi, dan jika diterapkan dalam strategi dan peta jalan, hasilnya akan berbeda-beda.

Saat ini, perbedaan pandangan dan peta jalan transisi terjadi pada perusahaan migas Eropa, yang memilih bertransisi energi, dan perusahaan migas Amerika Serikat, yang masih berfokus di sektor migas. Padahal, fakta menunjukkan bahwa meskipun mobilitas global belum sepenuhnya pulih, permintaan minyak global pada tahun 2021 sudah mendekati tingkat sebelum pandemi.

Menyikapi Transisi Energi

Indonesia telah mengalami imbas transisi yang tidak teratur. Salah satunya bisa dilihat dari satu per satu perusahaan migas internasional meninggalkan Indonesia karena terkanan transisi energi. Sementara itu, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dengan tren yang masih akan meningkat jika produksi 1 juta barrel pada  2030 tidak tercapai dan elektrifikasi kendaraan tidak terjadi sesuai harapan.

Oleh karena itu, transisi energi tidak teratur yang sudah terjadi ini harus dimitigasi secara bertahap. Indonesia perlu memperhitungkan dampak dan memitigasi risiko dari transisi yang tidak teratur ini ke dalam peta jalan transisi energinya. Kebijakan dan insentif perlu disesuaikan untuk mendukung peta jalan transisi energi. Faktor emisi juga perlu diperhitungkan dalam penciptaan iklim investasi. Diplomasi dengan negara lain dan komunikasi aktif dengan stakeholders perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan dan menyelaraskan pentahapan peta jalan transisi energi nasional. Terutama untuk membentuk kerjasama internasional dalam memitigasi disrupsi transisi seperti lonjakan harga komoditas atau krisis pasokan di masa mendatang.

Di sisi lain, pentahapan peta jalan transisi energi perlu diperjelas dengan mendetailkan siapa saja yang bertanggungjawab untuk mencapai target yang sudah disusun secara terukur. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik juga diperlukan untuk meminimalkan risiko ketidakteraturan. Tidak kalah penting, komunikasi dan kebijakan bagi konsumen juga diperlukan agar terjadi transisi dan peningkatan efisiensi energi dari sisi konsumen.

 

(rah/rah)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Artikel Terkait
Opinion Makers
    z
    spinner loading
Features
    spinner loading