Setoran Pajak Digital Tembus Rp60,1 Triliun

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
Senin, 23/11/2026 06:30 WIB
Foto: Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Akumulasi setoran pajak dari sektor ekonomi digital sejak 2020 hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp60,1 triliun, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Berasal dari empat sektor, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

"Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat," ucap Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dikutip dari siaran pers, Senin (23/11/2026).


Setoran pajak digital terbesar berasal dari sektor PMSE dengan total Rp46,36 triliun. Berasal dari pemungutan dan penyetoran PPN dari 249 pelaku usaha PMSE sejak 2020.

Setoran tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp10,69 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.

Selanjutnya, pajak yang berasal dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Penerimaan pajak kripto berasal dari setoran sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, serta Rp341,61 miliar sepanjang Januari-Oktober 2026.

Dari sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak mencapai Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.

Setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari- Oktober 2026.

Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Penerimaan ini berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.

Setoran Pajak SIPP tercatat sebesar Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan Rp1,95 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.

"Perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam," ungkap Bimo.


(arj/arj)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Mengungkap "Jeroan" Penerimaan Pajak RI