Satgas PKH Cabut Izin Lahan Seluas 338.536 Hektare, PT RAPP Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penindakan terhadap PT RAPP melalui pencabutan PBPH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Satgas PKH merilis izin perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle tersebut mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Pencabutan izin didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut yang berulang hingga keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
"Serta gangguan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nillo yang berdampak pada habitat gajah Sumatra, sehingga seluruh kegiatan dihentikan. Kawasan kembali dikuasai negara serta kewajiban pepmulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap berlaku," tulis Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) buka suara. Lewat keterangan tertulisnya, PT RAPP telah menerima informasi dari media bahwa Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mencabut izin konsesi kehutanan Perseroan di Provinsi Riau.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," tulis RAPP.
"Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami," imbuhnya.
PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Di luar kegiatan operasional kami sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," sebutnya.
PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami.
Pada tahun 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
PT RAPP juga mengklaim pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari cara kami beroperasi. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) kami telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program ini berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutupnya.
(wur/wur)