Buruh Tiba-Tiba Mau Gugat UMP DKI 2027 ke PTUN, Apa Alasannya?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh menyiapkan langkah hukum untuk menggugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan ditempuh jika pemerintah provinsi tidak bersedia merevisi besaran upah tersebut.
Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya meminta Pramono merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.040. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta dengan menggunakan nilai alfa 1,0.
"Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027, yang tadinya Rp6,136 juta menjadi Rp6,210 juta. Angkanya itu Dewan Pengupahan unsur buruh. Itu ditandatangani semua serikat buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Said, keputusan gubernur menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941 atau naik Rp407.065 (7,1%) belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Jakarta. Ia juga menilai penggunaan nilai alfa 0,775 dalam perhitungan UMP belum cukup untuk mendorong daya beli buruh.
"Alasannya adalah nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli, kenapa ukurannya rendah? Sederhana, nilai UMP yang pada Januari 2027, Rp6,136 juta itu lebih rendah dari KHL di Jakarta. Itu yang menjelaskan daya beli itu rendah, wong KHL aja gak 100%," ujarnya.
Said mengatakan, apabila permintaan revisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta akan melanjutkan persoalan tersebut melalui gugatan PTUN. Namun, sebelum mengajukan gugatan, serikat buruh harus terlebih dahulu menyampaikan surat kepada gubernur.
"Saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta, pimpinannya dari KSPI. Maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN, tapi agak panjang PTUN, karena harus bersurat dulu, menunggu jawaban sekian hari, kemudian baru setelah ada jawaban gubernur, serikat pekerja bisa mengajukan PTUN," jelas dia.
Ia memperkirakan proses tersebut bisa memakan waktu sekitar 30 hari. KSPI DKI Jakarta disebut akan mengirimkan surat permintaan revisi kepada gubernur pada Jumat atau paling lambat Senin (23/11/2026) mendatang.
"Jadi perkiraan saya sekitar 30 hari kalau mau revisi. Nggak apa-apa, kan masih ada waktu, kan dibayar gajinya Januari 2027," kata Said.
Selain menyiapkan langkah hukum, KSPI dan Partai Buruh juga berencana menggelar aksi secara berkelanjutan di Balai Kota Jakarta serta meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan penetapan UMP tersebut.
Said menegaskan, penolakan buruh juga didasarkan pada perbandingan upah minimum Jakarta dengan sejumlah daerah penyangga, seperti Bekasi dan Karawang, yang menurutnya berpotensi memiliki upah lebih tinggi.
Bandingkan UMP DKI Jakarta dengan Bekasi dan Karawang
Said Iqbal kemudian memperkirakan upah minimum di Bekasi dan Karawang bisa mencapai Rp6,2 juta hingga Rp6,3 juta apabila kenaikannya menggunakan persentase 7,1%-8%. Menurutnya, jika menggunakan nilai kenaikan 8%, upah minimum di kedua daerah tersebut bisa mencapai sekitar Rp6,35 juta.
"Buruh di Bekasi dan Karawang itu memperjuangkannya adalah kenaikan upah minimumnya sekitar 8%. Kalau pake 7,1% naiknya sekitar jadi Rp6,3 juta. Kalau pake 8% itu Rp6,350 juta. Jadi, jauh," ujarnya.
Said pun mempertanyakan perbedaan upah pekerja di Jakarta dengan daerah penyangga. Ia menilai tidak semestinya upah pekerja di perusahaan besar di Jakarta lebih rendah dibandingkan pekerja di kawasan industri Bekasi dan Karawang.
(wur)