Deal! Trump-Putin-Xi Jinping Deklarasi Damai, Isinya Tak Terduga
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan bersejarah tiga pemimpin negara adidaya dunia, yakni Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, berakhir dengan sebuah deklarasi perdamaian. Namun, pertemuan yang digelar di Shenzhen, China, pada Kamis (19/11/2026) itu belum menghasilkan kesepakatan konkret untuk mengurangi persenjataan nuklir maupun menyelesaikan konflik besar yang sedang berlangsung.
Ketiga pemimpin sepakat menegaskan kembali bahwa perang nuklir tidak boleh terjadi. Mereka juga menyatakan komitmen untuk memperkuat dialog mengenai risiko nuklir, meski tidak menetapkan jadwal maupun mekanisme perundingan pengurangan senjata.
Melansir Reuters, deklarasi bersama tersebut menjadi penutup rangkaian kunjungan diplomatik Trump selama tiga hari di Asia. Meski Trump berulang kali menyebut lawatannya sebagai momen bersejarah bagi perdamaian dunia, hasil nyata yang diperoleh masih terbatas.
Pertemuan itu justru memunculkan pertanyaan baru di kalangan sekutu AS mengenai semakin dekatnya hubungan Trump dengan Xi dan Putin. Terlebih, Rusia masih melanjutkan perang melawan Ukraina, sementara Washington juga terlibat konflik militer dengan Iran.
Trump menyambut Putin dengan menyebutnya sebagai "teman saya". Dalam kesempatan yang sama, ia juga menerima pelukan dari Xi Jinping.
Kedekatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan diplomasi Trump yang mengutamakan hubungan langsung dengan para pemimpin negara rival AS.
Sebagian pihak memuji kesediaannya membuka komunikasi dengan negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Washington. Namun, kalangan pengkritik menilai pertemuan semacam itu justru memberikan panggung internasional kepada para pemimpin otoriter.
Sepakat Cegah Perang Nuklir, tetapi Tanpa Perjanjian
Deklarasi bersama yang diterbitkan setelah pertemuan memuat sejumlah komitmen umum dari ketiga negara.
China, AS, dan Rusia berjanji mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meningkatkan pasokan produk bahan bakar bagi seluruh negara, serta mempertahankan kekebalan hukum yang dinikmati pejabat negara di pengadilan internasional.
Ketiganya juga kembali menegaskan prinsip bahwa perang nuklir tidak akan menghasilkan pemenang. Ketiga negara "menegaskan kembali bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh pernah dilakukan".
Mereka juga menyatakan akan "melakukan dialog mengenai pengurangan risiko nuklir dan pencegahan penyebaran senjata nuklir".
Meski demikian, deklarasi tersebut tidak mencantumkan batas waktu pelaksanaan dialog maupun rencana negosiasi perjanjian pengurangan persenjataan nuklir tiga negara. Padahal, Trump telah lama mendorong pembicaraan mengenai pengurangan senjata nuklir yang melibatkan Washington, Moskow, dan Beijing, bahkan sejak masa jabatan pertamanya.
China selama ini menolak gagasan perundingan trilateral tersebut dengan alasan jumlah persenjataan nuklirnya masih jauh lebih kecil dibandingkan milik AS dan Rusia.
Pada awal pertemuan, Trump sempat menyinggung betapa sulitnya mencapai kesepakatan untuk mengurangi senjata nuklir.
"Itu bukan hal yang mudah dilakukan, melepaskannya," kata Trump.
Ia juga mengakui bahwa keputusan mengurangi persenjataan nuklir merupakan persoalan yang berat bagi para pemimpin negara.
Menurut Trump, langkah tersebut "secara psikologis sangat sulit" dilakukan.
Sementara itu, deklarasi perdamaian tersebut sama sekali tidak menyinggung perang Rusia di Ukraina maupun konflik AS dengan Iran.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Putin mengakui bahwa dokumen tersebut memang tidak menetapkan target yang ambisius. Ia juga menyatakan tidak ada pihak yang akan dipaksa mematuhi keputusan dalam deklarasi itu.
Trump Klaim Pertemuan Sukses Besar
Meski hasil pertemuan dinilai belum menghasilkan terobosan konkret, Trump menyampaikan penilaian yang sangat positif. Kepada NBC, ia mengatakan pertemuan dengan Xi dan Putin berjalan sangat baik.
"Jika menggunakan skala nol sampai 10, saya pikir nilainya 12," ujar Trump. "Hubungan yang fantastis telah terbangun," tambahnya.
Trump juga mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa dirinya akan menggelar konferensi pers di Washington pada Jumat pukul 12.00 waktu setempat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan ketiga negara akan mempertahankan koordinasi di tingkat pejabat setelah pertemuan yang disebut sebagai KTT perdamaian tersebut.
Sejumlah analis menilai Trump datang ke Shenzhen dengan kepentingan politik domestik yang cukup besar.
Adapun Partai Republik baru saja kehilangan kendali atas Kongres dalam pemilihan paruh waktu AS awal November. Karena itu, pertemuan dengan dua pemimpin negara besar dipandang sebagai kesempatan bagi Trump untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin yang mampu menghasilkan terobosan diplomatik.
Trump bahkan membandingkan pertemuan Shenzhen dengan Konferensi Yalta pada 1945, yang mempertemukan pemimpin AS, Inggris, dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia II.
Kepada Reuters, Trump menyebut pertemuan di China itu "lebih besar daripada Yalta". Ia juga membela keputusannya menyebut Putin sebagai seorang teman.
"Menyenangkan memiliki orang-orang yang mempunyai 4.000 senjata nuklir sebagai teman, bukan sebagai musuh," kata Trump.
Trump turut menyebut Xi sebagai teman sekaligus "pemimpin yang luar biasa".
Demokrat AS: Memalukan dan Pengkhianatan
Pujian Trump terhadap hasil pertemuan itu tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif di Washington.
Pemimpin Demokrat di Senat AS, Charles Schumer, melontarkan kritik keras terhadap KTT trilateral tersebut. Ia menyebut pertemuan Trump dengan Xi dan Putin sebagai "aib bersejarah yang akan terus dikenang orang hingga jauh ke masa depan".
"Ini merupakan pengkhianatan terhadap Amerika Serikat oleh seorang presiden yang tidak lebih menyukai apa pun selain tunduk kepada musuh-musuh kita demi kesempatan berfoto," kata Schumer.
Kritik juga datang dari kalangan pengamat pengendalian senjata.
Direktur Eksekutif Arms Control Association yang berbasis di AS, Daryl Kimball, menyambut positif penegasan bahwa perang nuklir tidak boleh dilakukan.
Namun, ia menilai komitmen tersebut belum cukup untuk mengatasi ancaman persenjataan nuklir dunia.
"Kita membutuhkan jauh lebih banyak daripada sekadar retorika. Kita membutuhkan tindakan dalam diplomasi perlucutan senjata," ujarnya.
Salah satu bagian deklarasi yang turut menjadi perhatian adalah komitmen mempertahankan kekebalan hukum bagi pejabat negara di pengadilan internasional.
Pernyataan itu muncul lebih dari tiga tahun setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan sejumlah pejabat Rusia lainnya atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Moskow membantah tuduhan tersebut.
Direktur Internasional lembaga pemikir Royal United Services Institute (RUSI) di London, Jonathan Eyal, menilai bagian mengenai pengadilan internasional justru menjadi salah satu aspek paling penting dari deklarasi tersebut.
"Penolakan terhadap norma-norma dan pengadilan internasional merupakan aspek yang paling menarik," kata Eyal. "Negara-negara besar menentukan, negara-negara kecil menanggung akibatnya," lanjutnya.
Menurut Eyal, Putin merupakan pihak yang memperoleh keuntungan diplomatik dari pertemuan tersebut. Pemimpin Rusia itu dinilai berhasil mendapatkan kembali kredibilitas internasional setelah bertahun-tahun menghadapi isolasi akibat perang Ukraina.
Putin, menurut Eyal, "memperoleh kredibilitas dan jalan keluar dari status sebagai pihak yang dikucilkan", sedangkan Trump "mendapatkan kesempatan berfoto yang sebenarnya tidak ia perlukan".
(luc/luc)