Kemenperin Bongkar Kondisi Sebenarnya Pasokan Gas di RI, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perubahan aturan penyaluran gas bumi agar industri dalam negeri tidak lagi ditempatkan sebagai prioritas terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan. Selama ini, industri masih menghadapi persoalan keandalan pasokan meskipun Indonesia memiliki sumber gas bumi yang cukup besar.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo menilai, seluruh sektor penerima gas bumi tertentu (HGBT) seharusnya mendapatkan kedudukan prioritas yang setara. Dengan begitu, keputusan pembagian pasokan ketika terjadi gangguan tidak hanya mengacu pada urutan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya.
"Prioritas itu semuanya rata, semuanya prioritas. Jadi entah itu sektor listrik, sektor pupuk, sektor industri, dan sektor yang lain itu sebetulnya setara. Itu yang prioritas," ujar Bimo dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, (19/11/26)
Persoalan pasokan gas menjadi semakin penting karena sejumlah fasilitas produksi di hulu sempat mengalami gangguan. Kondisi tersebut berimbas pada pemenuhan kebutuhan industri dan membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan produksi. Kepastian informasi mengenai gangguan hingga waktu pemulihan menjadi penting agar perusahaan dapat mengantisipasi kewajiban pengiriman produk kepada konsumen.
"Industri itu perlu satu rencana yang jelas karena menyangkut dengan konsumennya. Konsumen enggak mau tahu, yang penting produk yang dipesan itu datang tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah. Kalau kondisinya sempat berhenti, tentu akan mengganggu," katanya.
Kemenperin terus menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM, Ditjen Migas, BPH Migas, hingga PGN untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Selain persoalan pasokan, pemerintah juga tengah membahas penyempurnaan kebijakan pengusahaan gas bumi dan harga gas melalui penyusunan regulasi baru.
"Kalau industri bisa maju, bisa berdaya saing tinggi, multiplier effect-nya itu ke mana-mana. Industri itu motor penggerak ekonomi kita yang utama. Kalau motor penggeraknya berjalan tersendat-sendat, tentu kita tidak bisa mencapai apa yang diwacanakan Presiden, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan distribusi karena sejumlah sumber gas berada jauh dari pusat konsumsi industri. Penurunan produksi gas secara alamiah di wilayah Jawa membuat kebutuhan pasokan dari wilayah lain semakin besar, termasuk dari sumber-sumber gas di kawasan timur Indonesia.
"Kalau gas dari daerah remote ini harus dikirim ke Pulau Jawa, dibutuhkan kapal-kapal tanker yang bisa mengangkut LNG. Di sumbernya gas dicairkan dulu, kemudian setelah sampai di Pulau Jawa harus ada proses regasifikasi untuk menjadi gas kembali. Itu tentu harus kita hitung dan rencanakan dengan baik," jelas Bimo.
Kemenperin juga mendorong agar pemanfaatan gas bumi diutamakan untuk kebutuhan domestik sebelum dialokasikan untuk ekspor. Langkah tersebut perlu dibarengi pembangunan infrastruktur agar gas yang tersedia benar-benar bisa dimanfaatkan oleh industri pengguna.
"Kita mengusulkan bahwa untuk pasokan gas bumi itu diutamakan untuk dalam negeri dulu. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, baru kita bisa memikirkan untuk ekspor. Sehingga gas kita yang tersedia ini benar-benar bisa digunakan di dalam negeri," tegasnya.