Salah Pakai Fasilitas Pajak, Restrukturisasi BUMN Bisa Dihitung Ulang
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengatur restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usaha bisa menggunakan nilai buku. Namun, hal ini hanya bisa dilakukan dengan wajib memenuhi kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi.
Dalam kaitan itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bisa menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi. Ini bisa dilakukan bila entitas restrukturisasi tidak memenuhi ketentuan.
Kebijakan ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.
"Restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi," sebagaimana termaktub dalam dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Kamis (19/11/2026).
Adapun, ketentuan yang harus dipenuhi oleh entitas restrukturisasi adalah kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi; pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dan dokumen pendukung; kelengkapan dokumen pemberitahuan penggunaan nilai buku yang paling sedikit memuat subjek, objek, dan bentuk transaksi, maksud dan restrukturisasi, posisi keuangan proforma restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN per tanggal efektif restrukturisasi, daftar harta yang dialihkan, dan daftar pemegang saham sebelum dan sesudah restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN.
Ketentuan selanjutnya yang harus dipenuhi oleh entitas restrukturisasi adalah jangka waktu pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Jangka waktunya harus paling lama enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN atau sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan dalam hal entitas restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum enam bulan.
Tak hanya itu, dalam hal diketahui besaran nilai buku yang disampaikan oleh entitas restrukturisasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dapat menentukan kembali besaran nilai buku harta dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(haa/haa)