Pesan Keras Menteri LH: Perairan TN Ujung Kulon Tak Boleh Ada Tambang
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri LH Jumhur Hidayat Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan Dari Wilayah Usaha Tambang. Ia memandang bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan fungsi ekosistem.
Hal ini sampaikan Jumhur saat memberi sambutan pada Hari Pohon Sedunia , Kamis 19 November 2026, Angke Kapuk, Jakarta Barat, seperti dikutip dalam pernyataan resminya.
Seperti diketahui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Penetapan tersebut perlu dicermati dari perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengingat TNUK merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi dan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar diperkirakan kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan.
Menurut Jumhur, ada beberapa alasan penting mengapa TNUK harus dikeluarkan di antaranya:
Pertama, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Kedua, Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia. Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.
Ketiga, Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi. Namun begitu untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," katanya.
Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, menurut Jumhur agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Becula Satu itu.
Menanggapi seolah sudah ada rencana penambangan emas terlebih dikait-kaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, hal itu tidak benar. Menurut Jumhur adik kandung Presiden itu justru dikenal pencinta dan pelindung satwa liar bahkan dengan menggunakan dana pribadinya.
Ia menegaskan bila PT. ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka dirinya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya., dan keberlanjutan fungsi ekosistem.
(hoi/hoi)