Polisi Sita 9,7 Ton Pupuk Palsu di Riau, Mafia Raup Untung Gila-gilaan
Jakarta, CNBC Indonesia - Praktik pemalsuan pupuk terbongkar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Polisi menyita 9,7 ton pupuk palsu dari sebuah gudang yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk. Dari bisnis ilegal tersebut, pelaku diperkirakan meraup keuntungan Rp80 ribu per karung.
Kasus ini terungkap setelah Polda Riau menerima laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Dalam penggeledahan gudang yang disewa tersangka, polisi menemukan total 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.
Modus yang dilakukan pelaku yakni mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Hasil campuran tersebut kemudian dikemas kembali untuk dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Pupuk hasil oplosan itu diduga dijual dengan harga Rp160 ribu per karung berukuran 50 kilogram (kg). Dari setiap karung yang terjual, tersangka diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu.
Aktivitas pemalsuan tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan satu orang tersangka.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengapresiasi langkah cepat Polda Riau dalam membongkar praktik pemalsuan pupuk tersebut. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan kompromi terhadap mafia yang merugikan petani.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Riau, yang bergerak cepat mengungkap kasus ini. Ini langkah nyata melindungi petani. Saya tegaskan, terus hajar mafia! Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang bermain dan merugikan rakyat, khususnya petani," ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/11/2026).
Menurut Amran, pemalsuan dan pengoplosan pupuk merupakan kejahatan serius. Selain merugikan petani secara ekonomi, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman hingga menurunkan produktivitas pertanian.
"Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani," katanya.
Amran pun meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada satu tersangka. Polisi diminta menelusuri pemasok hingga jaringan distribusi pupuk palsu tersebut.
"Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya, siapa pemasoknya, siapa jaringannya, dan ke mana peredarannya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, tindak juga. Kita harus bersihkan sektor pertanian dari mafia," tegas dia.
Ia memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan pupuk yang beredar memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku.
(wur)