Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, Kapolri Suyudi Turun Gunung

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
Rabu, 18/11/2026 13:40 WIB
Foto: FAISAL RAHMAN

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyambut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan 70% hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara.

Suyudi menegaskan siap menerjunkan Bareskrim Polri hingga Baintelkam untuk mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menentukan yang dijadikan prioritas untuk ditertibkan.

"Itu tentunya nanti akan di data dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," kata Suyudi di Mabes Polri, melansir tayangan Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Rabu (18/11/2026).


Polri bakal menertibkan praktik pertambangan ilegal, utamanya yang tidak memiliki izin dan merugikan negara. "Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan," tegas Suyudi.

Kendati begitu, Suyudi menekankan perusahaan pertambangan yang beroperasi sesuai aturan dan izinnya maka harus dikawal guna menjaga iklim investasi di sektor pertambangan Indonesia.

"Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan," tandasnya.

Didukung DPR

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yulian Gunhar mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait minimal 70% hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara.

Gunhar menilai instruksi tersebut dapat menjadi langkah mengembalikan penguasaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) ke kepentingan nasional serta mengoreksi praktik pengelolaan pertambangan yang belum sepenuhnya memberikan manfaatkan bagi masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP tersebut meyakini negara tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi sebagai pemilik sumber daya alam tetapi memperoleh sebagian kecil manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi yang berlangsung di wilayahnya sendiri.

"Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujar Gunhar melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Gunhar mencontohkan praktik pengelolaan sumber daya alam di sejumlah negara besar yang telah menjalani semangat tersebut, terutama Rusia dan China.

"Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh penting keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang juga ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam," tuturnya.

Sementara China, lanjutnya, turut menerapkan model penguasaan negara, bahkan lebih besar. Di mana banyak perusahaan tambang terbesar China mencatat rata-rata kepemilikan pemerintah mencapai sekitar 78%.

"Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan titah baru dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan. Ia meminta agar minimal 70% dari hasil tambang bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang di Tanah Air.

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prabowo mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya Warga Negara Indonesia.' Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Trump Puji Prabowo Di KTT ASEAN-AS Sebut Pemimpin Baik Dan Pemalu