Internasional

Malaysia Pening! "Mobil Zombi" Banjir, Kuala Lumpur Frustasi

tps, CNBC Indonesia
Rabu, 18/11/2026 14:41 WIB
Foto: Kuala Lumpur, Malaysia. (Freepik)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah ruas jalan sempit dua arah di pinggiran Kuala Lumpur, Taman United, semakin dipadati oleh mobil-mobil yang diparkir liar di kedua sisi. Beberapa kendaraan itu tampak mencolok dengan ban kempes, cat mengelupas, bemper menggantung, berkarat, hingga ditumbuhi jamur dan kehilangan pelat nomornya.

Mengutip Channel News Asia (CNA), Rabu (18/11/2026), krisis mobil bekas yang telantar ini telah menjadi momok yang berkepanjangan di ibu kota Malaysia tersebut. Salah satu warga Taman United yang berusia 50 tahun, Ng, mengeluhkan sebuah mobil Proton abu-abu yang telah dibiarkan begitu saja sejak penutupan wilayah akibat COVID-19 pada 2020 lalu.

"Orang-orang telah mengadukannya ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) tentang hal ini, tetapi mereka belum datang ke sini," paparnya.


Pihak DBKL padahal sempat mengerahkan truk dan derek tahun lalu untuk menyingkirkan kendaraan telantar di jalan utama Taman United. Kendaraan rongsok penuh sampah itu dinilai memakan lahan parkir yang sangat dibutuhkan sehingga memicu kemarahan penduduk setempat.

"Bukan hanya di daerah saya; tempat lain juga memiliki mobil-mobil ini. Jika kami telah melaporkannya tetapi tidak ada tindakan yang diambil, kami tidak dapat berbuat apa-apa," tutur Ng yang telah menetap selama 20 tahun di Jalan Sepadu 6 menambahkan bagaimana ia merasa diabaikan oleh pihak berwenang.

Masalah mobil telantar di Kuala Lumpur memang sangat masif dan membutuhkan penanganan serius. Antara 2022 hingga 2025, DBKL telah menderek lebih dari 4.500 kendaraan usai menerima hampir 10.000 pengaduan dari masyarakat.

Kendaraan ini tak hanya menyita lahan parkir yang langka, tetapi juga menjadi sarang hama penyakit serta memicu kemacetan parah. Masalah ini juga tidak hanya terbatas di ibu kota, melainkan terjadi di seluruh penjuru Malaysia.

Anggota Parlemen Tebrau Johor Jimmy Puah juga menyoroti krisis mobil telantar di dapilnya. Menurutnya, fakta tersebut tak hanya merusak pemandangan di area komersial, tetapi juga kerap disalahgunakan.

"Saya berbicara dengan polisi yang mengatakan bahwa, pada kenyataannya, mobil yang ditinggalkan bisa saja digunakan sebagai titik transit narkoba juga, di mana uang dimasukkan ke dalam mobil dan narkoba dikeluarkan dari kotak kompartemen," tegas Jimmy Puah.

Sementara itu, pakar otomotif Malaysia Hezeri Samsuri memandang masalah kendaraan telantar ini telah menjadi hal yang dinormalisasi oleh masyarakat. Beberapa orang, tegasnya, melakukannya karena "nilai sentimental".

"Terkadang pemiliknya telah meninggal, atau mereka menolak menjual mobil mereka karena harganya yang rendah," jelas Hezeri Samsuri.

Namun, ada pula pemilik yang sengaja meninggalkan kendaraannya sebagai pembatas parkir dadakan atau ruang penyimpanan tambahan bagi PKL. Proses hukum dan birokrasi yang berbelit-belit disinyalir menjadi penghalang utama penertiban ini karena butuh waktu dua hingga empat bulan lamanya.

Mantan Anggota Dewan Penasihat DBKL Andre Lai mengeluhkan lamanya proses hukum saat hendak membuang mobil bekas itu. Meski demikian, Andre meyakinkan bahwa DBKL telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberantas krisis 'mobil zombi' yang merebak ini.

"Kapan pun kami ingin membuang mobil yang terbengkalai, kami harus mendapatkan perintah pengadilan. Dan prosesnya, jika menyangkut masalah hukum, menjadi sangat panjang," ucap Andre Lai.

"Meskipun ada keluhan bahwa mobil zombi ada di mana-mana dan DBKL tidak terlihat mengambil tindakan, saya pikir dewan kota telah melakukan yang terbaik untuk mengakomodasinya. Beri mereka waktu, saya yakin mereka pada akhirnya akan menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Menanggapi keluhan dari pihak dewan kota, Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Nga Kor Ming berjanji akan segera merevisi pedoman penertiban dan pembuangan kendaraan telantar itu.

Pengacara Sengketa Lahan Julian Chan menilai langkah mempercepat proses hukum ini berisiko besar karena berpotensi merugikan hak-hak individu. Ia memaklumi kendala yang dihadapi oleh otoritas lokal, namun ia tetap mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara seimbang dan edukatif.

"Proses yang lebih cepat dan menghilangkan forum pertahanan bagi pemilik di sini tidak akan mengakhiri perselisihan, melainkan hanya menundanya," kata Julian Chan.

"Meskipun saya menyadari kendala yang dihadapi pemerintah daerah, penundaan itu terasa di lapangan karena depo tempat penyimpanan penuh sementara biaya penyimpanan dan penderekan membengkak. Saya ingin melihat pendidikan konsumen dan saluran yang terjangkau bagi pemilik untuk membatalkan pendaftaran dan membuang kendaraan mereka secara bertanggung jawab, sehingga meninggalkan kendaraan bukan lagi pilihan lepas tangan," ungkapnya.


(tps/sef)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Asap Karhutla Bikin Udara Kuala Lumpur Memburuk