TN Ujung Kulon Jadi Wilayah Usaha Pertambangan? Ini Penjelasan ESDM
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terkait isu yang ramai mengenai penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di wilayah Ujung Kulon. Pada intinya, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk ke dalam WUP, melainkan hanya sebagian perairan sekitar TNUK.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan penetapan kawasan perairan sekitar TNUK sebagai WUP dilakukan berproses sejak 2013, kala itu Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.
Kemudian, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.
Adapun usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten
Oleh sebab itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.
"Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)," kata Anggia kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).
Anggia menambahkan, penetapan WUP merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral, bukan pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Sementara proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), lanjut Anggia, wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No.4 tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No.2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Sekali lagi Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satupun ijin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," tegas Anggia.
Asal tahu saja, Kepmen ESDM No. 65K 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten mengatur wilayah pertambangan provinsi Banten yang terdiri atas WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara.
Dalam peta wilayah pertambangan Provinsi Banten, wilayah perairan sekitar TNUK memang terlihat ditetapkan sebagai WUP. Kendati begitu, terlihat jelas wilayah TNUK tidak termasuk sebagai WUP, WPR, ataupun Wilayah Pencadangan Negara.
Kepmen tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial rencana pemindahan Badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur berkaitan dengan potensi mineral di wilayah TNUK.
Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan potensi mineral di Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan badak jawa. Gagasan tersebut tidak menjadi dasar untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi perlindungan kawasan TNUK.
Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi secara cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menghubungkannya dengan agenda pengembangan habitat kedua.
Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian badak jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dikutip dari siaran pers, Selasa (17/11/2026).
(pgr/pgr)