Presiden Umumkan Pengunduran Diri Menyusul Tuduhan Korupsi
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, mengumumkan pengunduran diri Selasa (17/11/2026). Hal ini menyusul tuduhan korupsi serta ancaman pemakzulan terhadap dirinya Senin.
Dalam sebuah konferensi pers, Khurelsukh menyatakan bahwa dirinya telah "dituduh secara keliru dan difitnah dengan tuduhan melakukan kejahatan yang sangat serius". Ia mengatakan pun mengundurkan diri demi "memulihkan nama baik" dirinya.
"Saya yakin, demi tegaknya keadilan, sudah sepatutnya Kepala Negara melepaskan tugas-tugasnya agar kebenaran dapat terungkap," ujarnya dimuat AFP.
"Oleh karena itu, saya secara resmi mengumumkan akan melepaskan tugas mulia sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menyerahkan kasus pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik saya kepada pihak berwenang, dan saya akan berupaya memulihkan nama baik saya," tambahnya.
Sebelumnya, partai oposisi Demokrat, mengeluarkan pernyataan yang menyebutnya melakukan korupsi serta mendesaknya untuk mundur atau menghadapi proses pemakzulan di parlemen. Partai tersebut menyebut negara itu telah terjerumus dalam korupsi yang mendalam sejak dipimpin Khurelsukh.
Mereka mendesak para pejabat tinggi pemerintah, termasuk Khurelsukh, yang dikaitkan dengan dugaan korupsi untuk mengundurkan diri dan menjalani penyelidikan. Khurelsukh membantah melakukan kesalahan.
"Selama menjabat sebagai presiden, saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara," tegas Khurelsukh lagi.
"Saya tidak pernah berbohong atau mencuri. Saya tidak pernah menipu siapa pun," tegasnya.
Mongolia telah didera gejolak politik selama berbulan-bulan, ditambah dengan konflik internal di dalam partai yang berkuasa, Partai Rakyat Mongolia (MPP). Pada bulan Maret lalu, para anggota parlemen menunjuk perdana menteri (PM) ketiga dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, menyusul aksi protes antikorupsi yang berlangsung selama berminggu-minggu.
Ribuan anak muda berunjuk rasa di ibu kota Ulaanbaatar, meluapkan kemarahan terhadap kelompok elite kaya serta apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan yang merajalela. Berdasarkan hukum Mongolia, ketua parlemen-Sandag Byambatsogt dari MPP-akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan, dan pemilihan presiden harus diselenggarakan dalam waktu empat bulan.
(sef/sef)