2 Provinsi Ini Dikepung Pesisir, Konsumsi Ikannya Masuk 3 Terendah RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, konsumsi ikan masyarakat di sejumlah daerah ternyata masih tergolong rendah. Bahkan, dua provinsi di Pulau Jawa masuk dalam kelompok daerah dengan konsumsi ikan terendah pada 2025.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Yanti Permatasari mengungkapkan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk dalam 10 provinsi dengan masyarakat yang mengonsumsi ikan terendah. Padahal, baik Yogyakarta maupun Jawa Tengah memiliki daerah pesisir yang cukup panjang.
Padahal, kedua daerah tersebut memiliki akses yang relatif mudah terhadap ikan, serta produksi perikanan yang melimpah.
"Bisa kita bayangkan ya. Kalau Papua Pegunungan kita maklum, tapi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kemudahan akses dan lain-lain, produksi yang melimpah, tetapi angka konsumsi ikan masyarakatnya ternyata 10 terendah, bahkan tiga terendah dari provinsi lainnya," ujar Yanti dalam diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Angka Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tahun 2025 yang dirilis 10 Januari 2026. (Dok. BPS diolah Ditjen PDSPKP) Foto: Angka Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tahun 2025 yang dirilis 10 Januari 2026. (Dok. BPS diolah Ditjen PDSPKP) |
Berdasarkan data yang dihimpunnya, konsumsi ikan masyarakat di 10 provinsi terendah pada 2025 berada dalam rentang 10,56 hingga 24,37 kilogram per kapita. Papua Pegunungan menjadi daerah dengan konsumsi ikan paling rendah, yakni hanya 10,56 kilogram per kapita.
Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah konsumsi ikan masyarakatnya berada dalam rentang 16,32 kilogram per kapita, dan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di 16,53 kilogram per kapita.
Yanti menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Sebab, ketersediaan dan kemudahan akses belum tentu otomatis membuat masyarakat menjadikan ikan sebagai sumber protein utama.
Karena itu, pemerintah mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026. Kebijakan ini mencakup sejumlah langkah, mulai dari edukasi manfaat makan ikan, kampanye Gemarikan, peningkatan kemudahan akses, hingga pengembangan diversifikasi produk perikanan.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan protein nasional.
Diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |

