Kadin Hitung Untung-Rugi 70% Hasil Tambang Buat Negara
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan terdapat keuntungan dan potensi kerugian yang dihadapi negara serta pengusaha tambang, jika keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai 70% hasil tambang untuk negara dijalankan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang keanggotaan Widiyanto Saputro mengungkapkan potensi keuntungan yang dinikmati negara adalah penerimaan negara meningkat dan ruang fiskal bertambah, kendali negara atas komoditas menguat, serta posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global membaik.
Sementara risikonya, investasi eksplorasi bisa terhenti ketika cadangan perlu terus diperbaharui, proyek hilirisasi padat modal dan jangka panjang bisa kehilangan akses pembiayaan, serta premi risiko Indonesia bisa naik sehingga biaya modal meningkat.
Di sisi lain, keuntungan bagi perusahaan adalah munculnya aturan yang seragam bagi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam aspek setoran ke negara. Sedangkan potensi risikonya, perubahan skema tersebut bisa mengubah seluruh asumsi keekonomian serta bagi perusahaan dengan pembiayaan berbasis utang dampaknya tidak hanya penurunan laba tapi potensi persoalan pembiayaan.
"Kadin sepenuhnya mendukung tujuan Presiden agar kekayaan alam Indonesia lebih besar manfaatnya bagi bangsa. Kami mengusulkan desain kebijakan sesuai arah yang telah ditetapkan, dimana angka 70% perlu definisi yang jelas, diterapkan secara prospektif, dan dirumuskan bersama pelaku usaha," kata Widiyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (17/11/2026).
Oleh sebab itu, Widiyanto memberikan sejumlah saran agar arahan Presiden Prabowo tidak merugikan penambang dan tetap menguntungkan negara.
Pertama, pemerintah perlu segera menetapkan besaran dan formula porsi pemerintah yang jelas, dengan perhitungan berdasarkan laba setelah pengembalian modal dan biaya operasional yang wajar serta dapat diaudit, bukan semata-mata persentase dari omzet.
Kedua, kebijakan tersebut perlu diberlakukan secara prospektif dan tidak berlaku surut, yakni terhadap IUP baru, perpanjangan izin, atau renegosiasi kontrak. Sementara itu, kontrak yang masih berjalan perlu tetap dihormati untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan investor.
"Ini kunci kredibilitas hukum Indonesia di mata investor dan konsisten dengan penegasan Menteri ESDM sebelumnya bahwa tidak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha eksisting," tuturnya.
Ketiga, pemerintah perlu membedakan skema penerimaan berdasarkan jenis komoditas dan kelas cadangan. Pasalnya, nikel kadar tinggi, emas, batu bara, dan mineral kritis memiliki struktur biaya dan margin keuntungan yang berbeda.
Keempat, Widiyanto mengusulkan penerapan skema progresif atau sliding scale yang menyesuaikan porsi penerimaan negara dengan pergerakan harga komoditas. Dengan demikian, porsi negara dapat meningkat ketika harga komoditas tinggi dan menurun saat harga melemah.
Kelima, pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan yang menginvestasikan kembali keuntungannya untuk kegiatan hilirisasi, eksplorasi, serta penelitian dan pengembangan di dalam negeri.
Keenam, dia meminta pemerintah membuka dialog formal dengan pelaku usaha dan asosiasi sektor pertambangan sebelum menerbitkan aturan turunan. Dalam hal ini, Kadin menyatakan siap memfasilitasi pembahasan, termasuk penyusunan simulasi dampak kebijakan terhadap penerimaan negara, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
Ketuju, peningkatan porsi penerimaan negara perlu disertai perbaikan tata kelola, terutama melalui transparansi penggunaan penerimaan negara dan pembenahan sistem perizinan.
"Kenaikan porsi negara sebaiknya diiringi transparansi penggunaan penerimaan dan perbaikan sistem perizinan, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat sebagaimana maksud Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan titah baru dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan.
Kali ini Presiden Prabowo meminta agar minimal 70% dari hasil tambang bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang di Tanah Air.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.
(pgr/pgr)