MARKET DATA

RI Gaungkan BBM Subsidi, Lisdes-Tambang Rakyat di Depan Pemimpin ASEAN

Firda Dwi Muliawati,  CNBC Indonesia
17 November 2026 11:00
Presiden Prabowo Subianto dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, (15/11/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Foto: Presiden Prabowo Subianto dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, (15/11/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menggaungkan program sektor energi yang dijalankan dalam negeri di hadapan para pimpinan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Program yang dibanggakan Indonesia seperti program listrik desa, subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengelolaan tambang rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina.

"Kami juga terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan di negara kami sendiri," ujar Prabowo dalam helatan KTT ke-29 di Manila, Filipina, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Bahlil yang masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengungkapkan bahwa manfaat sektor energi harus dirasakan langsung oleh rakyat. Ia menilai ketersediaan listrik, harga energi yang terjangkau, serta terbukanya lapangan kerja menjadi cara sektor energi mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Rumah yang terang, harga energi yang terjangkau, dan lapangan kerja yang terbuka adalah cara sektor energi ikut mempercepat pengentasan kemiskinan," jelas Bahlil.

Pada pemerataan akses listrik, rasio elektrifikasi nasional kini telah mencapai 99,8%. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), jaringan listrik menjangkau 955 lokasi desa atau dusun pada 2024, meningkat menjadi 1.403 lokasi pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 2.065 lokasi pada tahun ini.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga prasejahtera yang bertambah dari 155.429 rumah tangga pada 2024 menjadi 220.845 rumah tangga pada 2025, serta diproyeksikan mencapai 250.000 rumah tangga pada 2026.

Ke depan, rasio elektrifikasi rumah tangga ditargetkan mencapai 100 persen pada 2029 dengan perhatian khusus di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Setiap sambungan listrik yang menyala di rumah warga membuka kesempatan baru. Anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, dan keluarga bisa mulai berusaha. Karena itu, sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, kita harus memastikan seluruh desa dan rumah tangga di Indonesia dapat menikmati listrik 100 persen pada masa pemerintahannya, agar makin banyak keluarga merasakan manfaatnya," ujarnya.

Selain akses listrik, pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi sepanjang Februari hingga September 2026. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, Biosolar Rp 6.800 per liter, dan LPG 3 kilogram Rp 12.750 per tabung.

Sedangkan, di sektor pengelolaan sumber daya alam, program sumur minyak masyarakat melibatkan 22 badan usaha masyarakat yang terdiri atas 8 UMKM, 8 koperasi, dan 6 BUMD di 11 kabupaten. Hingga Oktober 2026, sebanyak 316,8 ribu barel minyak hasil produksi mereka telah dibeli negara.

Sementara itu di sektor mineral, pemerintah telah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 100.764,97 hektare di 27 provinsi agar masyarakat dapat menambang secara legal.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil: Ekspor SDA RI Tak Perlu Lagi Mampir ke Negara 'Yang Itu'


Most Popular
Features