Total Piutang Subsidi Pupuk Tembus Rp14,5 T

haa, CNBC Indonesia
Selasa, 17/11/2026 10:00 WIB
Foto: PT Pupuk Indonesia (Dok. pupuk-indonesia.co.id)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah ternyata masih memiliki tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp14,5 triliun. Tunggakan yang berasal dari periode 2020 hingga 2026 tersebut dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengungkapkan, total piutang subsidi pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia mencapai Rp14,565 triliun berdasarkan data perusahaan per 31 Oktober 2026.

Bahkan, sekitar 85,5% dari total piutang tersebut merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi pada 2025.


"Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia," ujar Eko dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

Eko mendesak pemerintah segera menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut. Pasalnya, keterlambatan pembayaran membuat Pupuk Indonesia harus mengandalkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi pupuk.

Kondisi tersebut membuat perusahaan harus menanggung tambahan beban bunga pinjaman, sehingga semakin menekan arus kas.

"Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi," jelasnya.

Menurut Eko, kelancaran pembayaran subsidi merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kemampuan produsen dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani.

Dia mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk melalui kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20%.

Namun, dukungan perusahaan terhadap sektor pertanian tersebut harus diimbangi dengan penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah.

Geopolitik Hormuz Ikut Ancam Pasokan Pupuk

Selain persoalan tunggakan subsidi, Eko juga mengingatkan adanya risiko tambahan terhadap industri pupuk nasional akibat dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, gangguan perdagangan melalui Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga dan menghambat pasokan sejumlah bahan baku pupuk impor, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium atau KCl.

Jika kenaikan harga bahan baku terjadi bersamaan dengan belum terselesaikannya piutang subsidi pemerintah, tekanan terhadap keuangan perusahaan pupuk nasional bisa semakin besar.

Eko khawatir kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap keberlanjutan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

"Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu semakin tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu yang tidak kita mau," tegasnya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eko mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan baku dari dalam negeri agar industri pupuk nasional tidak terlalu bergantung pada impor.

Penguatan pasokan domestik dinilai penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk di tengah ketidakpastian rantai pasok global.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: 33 Orang Tewas, Rusia Jatuhkan Sembilan Bom di Ukraina