Mendagri Apresiasi RUU Adminduk, Perkuat Layanan& Pelindungan Data
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, upaya ini penting untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.
Tito juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.
Ia menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Dengan penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
"Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan," sambung Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data. Selain itu, mereka dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Tito juga turut mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.
"Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih," lanjut Tito.
Meski demikian, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu memastikan penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital tetap dapat memperoleh pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.
"Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan," tandasnya.
Dalam rapat tersebut hadir pula Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya.
(rah/rah)