RI Terancam Cuma Jadi Pasar AI Korsel, Pakar Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Korea Selatan didorong untuk memastikan kerja sama pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kedua negara dinilai perlu segera mewujudkan proyek konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk berkembang dari sekadar pasar teknologi menjadi negara yang mampu menciptakan inovasi sendiri.
Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC), Howon Kim, mengatakan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai Indonesia dan Korea Selatan merupakan langkah awal yang positif. Namun, keberhasilan kerja sama tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan program dan hasil yang dapat diukur.
"Pesan utama saya sederhana. Kemitraan yang berhasil antara Indonesia dan Korea dalam proyek AI membutuhkan kerja nyata," ujar Kim dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, dikutip Senin (16/11/2026).
Kim, yang juga merupakan profesor di Sungkyunkwan University, menyoroti berbagai kesepakatan yang dihasilkan melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian Indonesia ke Korea Selatan pada paruh pertama 2026.
Salah satunya adalah MoU pengembangan digital antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan.
Kesepakatan tersebut mencakup enam bidang kerja sama, termasuk pengembangan jaringan 5G, peningkatan stabilitas jaringan, perlindungan data, serta pemanfaatan AI untuk kepentingan publik.
Selain itu, terdapat kesepakatan lain yang meliputi pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan, kesehatan, pangan dan pertanian, penggunaan bersama infrastruktur komputasi, literasi digital, serta pengembangan platform digital.
Menurut Kim, seluruh kesepakatan tersebut memberikan kerangka yang baik bagi pengembangan hubungan kedua negara. Namun, banyaknya dokumen kerja sama belum tentu mencerminkan keberhasilan implementasinya.
"Ini pada dasarnya merupakan kerangka yang sangat baik, tetapi MoU hanyalah titik awal, bukan hasil akhir. Jadi, pertanyaan besar untuk lima tahun ke depan adalah apa yang benar-benar akan dihasilkan dan siapa yang akan melaksanakannya," katanya.
Ia menilai Indonesia dan Korea Selatan perlu mulai menentukan proyek yang memiliki tujuan jelas, pembagian tanggung jawab yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang dapat menunjukkan manfaat nyata dari teknologi yang dikembangkan.
"Saya mengusulkan sebuah kerangka terpadu. Mulailah dengan proyek kecil yang memiliki penanggung jawab yang jelas. Rancang proyek tersebut bersama-sama. Bagikan apa yang berhasil kepada kawasan, dan bawa bukti dari penerapan nyata ke dalam diskusi global," ujarnya.
Kim mencontohkan penggunaan AI di rumah sakit pemerintah. Menurutnya, menyediakan model AI saja tidak cukup untuk memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara efektif.
Rumah sakit juga membutuhkan data yang sesuai, tenaga kerja terlatih, pendanaan operasional, serta prosedur yang jelas untuk menangani kesalahan teknologi.
Karena itu, setiap proyek perlu memiliki indikator keberhasilan, mulai dari penghematan waktu, tingkat kesalahan, hingga biaya operasional. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga yang terlibat dapat mengevaluasi apakah teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Indonesia Jangan Hanya Jadi Pasar AI
Pandangan serupa disampaikan pengajar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi. Ia mengingatkan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan kemitraan dengan Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan teknologi dalam negeri, bukan sekadar menjadi konsumen produk AI dari luar negeri.
Dedy menjelaskan bahwa dalam perkembangan teknologi digital, Indonesia saat ini masih lebih banyak menempati posisi sebagai pasar.
Menurutnya, posisi tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap, mulai dari kemampuan mengadopsi dan mengoperasikan teknologi secara mandiri, menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal, hingga menciptakan inovasi baru.
"Hari ini, kita adalah pasar. Kita benar-benar harus mempertimbangkan situasi ini karena hal tersebut dapat menentukan apa yang akan kita lakukan pada masa depan," ujar Dedy.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan AI berdasarkan kebutuhan bahasa, data, dan karakteristik masyarakatnya.
"Tujuan utama kita sebenarnya bukan hanya menjadi pasar, tetapi juga bisa menjadi penemu dan inovator," katanya.
Dedy bahkan mendorong Indonesia dan Korea Selatan untuk mengembangkan teknologi AI secara bersama, termasuk dalam aspek kepemilikan atas hasil inovasi.
"Ketika kita berbicara tentang kerja sama antara Korea dan Indonesia, kita bisa bersama-sama menciptakan dan memiliki AI baru," ujarnya.
Menurut Dedy, kedua negara memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.
Korea Selatan memiliki kemampuan teknologi, modal, dan pengalaman penelitian yang lebih maju. Sementara itu, Indonesia menawarkan pasar yang besar, tenaga kerja muda, sumber daya mineral, serta akses ke ekosistem ekonomi Asia Tenggara.
Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas penelitian. Karena itu, kerja sama bilateral perlu diarahkan untuk meningkatkan keterampilan insinyur, peneliti, dan tenaga profesional Indonesia.
Bagi Korea Selatan, kerja sama tersebut dapat membuka akses terhadap pasar dan sumber daya manusia Indonesia. Sebaliknya, Indonesia berpeluang memperoleh pengetahuan teknis dan kemampuan untuk mengembangkan teknologi secara mandiri.
MoU Dinilai Masih Punya Sejumlah Kelemahan
Dedy juga menyoroti bahwa tidak semua kesepakatan bilateral yang telah ditandatangani memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan AI.
Dalam pemetaannya terhadap 10 MoU Indonesia-Korea Selatan, namun ia menemukan hanya dua kesepakatan yang secara langsung berkaitan dengan AI.
Keduanya mencakup kerja sama pengembangan digital, termasuk talenta AI, keamanan data, dan jaringan, serta pemanfaatan AI dalam layanan kesehatan dasar dan pembangunan manusia.
Dedy menjelaskan bahwa pemetaan tersebut merupakan hasil analisisnya sendiri terhadap 10 dari 16 MoU yang disebut telah ditandatangani kedua negara. Ia belum memasukkan seluruh kesepakatan karena keterbatasan sumber yang tersedia.
Lebih jauh, ia mengkaji MoU mengenai AI untuk kesehatan dan pembangunan manusia yang ditandatangani dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan.
Kesepakatan tersebut meliputi lima bidang, yakni layanan kesehatan primer berbasis AI, kesehatan digital, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, serta ketahanan kesehatan.
Berdasarkan penilaiannya, MoU tersebut telah memiliki cakupan dan prioritas yang kuat, dengan lembaga pelaksana serta bentuk kerja sama yang relatif jelas.
Namun, sejumlah aspek penting masih dinilai lemah, terutama mekanisme pemantauan, aturan pengelolaan data, serta pengaturan hak kekayaan intelektual dan pembagian manfaat.
Dedy juga menemukan bahwa dokumen tersebut belum membahas anggaran maupun menetapkan target dan jadwal pelaksanaan yang terperinci.
Ia menilai hal-hal tersebut perlu diperjelas agar kerja sama dapat bergerak dari kesepakatan formal menuju implementasi yang menghasilkan manfaat nyata.
Dalam paparannya, Dedy menjelaskan bahwa proses tindak lanjut MoU telah memasuki tahap perencanaan dan pembentukan kelompok kerja, termasuk komunikasi tingkat kementerian melalui pertemuan virtual.
Namun, menurut informasi yang disampaikannya, kesepakatan mengenai anggaran dan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut belum tercapai.
Kekuatan SDM
Sementara itu, Kim menegaskan bahwa salah satu kekuatan terbesar Indonesia dalam kerja sama AI justru terletak pada sumber daya manusianya.
Ia menilai Indonesia memiliki banyak insinyur muda yang mampu merancang sistem dan memimpin pekerjaan teknis. Kemampuan tersebut dapat dipadukan dengan pengalaman Korea Selatan dalam rekayasa AI, integrasi sistem, keamanan siber, serta teknologi industri.
Kim juga mencontohkan pengalaman perusahaannya, Smart M2M, yang memiliki tim penelitian dan pengembangan di Bandung.
Tim tersebut melibatkan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerja sama dengan tenaga ahli Korea Selatan dalam kegiatan pengembangan teknologi sehari-hari.
Menurutnya, kolaborasi semacam itu memungkinkan transfer pengetahuan berlangsung secara langsung, mulai dari pembahasan kebutuhan sistem, pengujian perangkat lunak, penyusunan arsitektur AI, hingga penyelesaian persoalan teknis.
"Pembelajaran nyata dalam kolaborasi terjadi melalui pekerjaan teknis sehari-hari, membahas kebutuhan, meninjau implementasi yang sedang berjalan, menguji perangkat lunak, merancang arsitektur sistem AI, mengevaluasi agen AI, dan menyelesaikan masalah bersama," kata Kim.
Ia menekankan bahwa kemitraan yang baik harus memberikan ruang bagi tenaga ahli lokal untuk mengambil peran penting dalam pengembangan teknologi.
"Menurut saya, kemitraan yang baik memberikan tanggung jawab nyata kepada para insinyur lokal," ujarnya.
Kim kemudian mengusulkan agar Indonesia dan Korea Selatan memulai kerja sama melalui sejumlah proyek AI yang memiliki ruang lingkup jelas.
Tiga bidang yang dinilainya menjanjikan adalah pengembangan AI untuk operasional pelabuhan, industri manufaktur, dan keamanan siber.
Untuk sektor pelabuhan, misalnya, AI dapat membantu pekerja mengakses dokumen operasional, prosedur pemeliharaan, serta laporan insiden yang selama ini tersebar di berbagai sistem.
Sementara di bidang keamanan siber, AI dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan mendeteksi ancaman dan melindungi sistem dari serangan yang semakin canggih.
Kim juga mengingatkan bahwa pengembangan teknologi harus memperhatikan kondisi lokal Indonesia. Sistem yang berjalan dengan baik di Korea Selatan belum tentu dapat langsung diterapkan di Indonesia tanpa penyesuaian terhadap jaringan, pasokan listrik, infrastruktur, maupun kebutuhan pengguna.
Karena itu, keterlibatan tenaga ahli Indonesia sejak tahap perancangan menjadi penting agar teknologi yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan standar teknis, tetapi juga dapat digunakan secara berkelanjutan.
Dari Kesepakatan Menuju Inovasi Bersama
Untuk memastikan kerja sama berjalan, Dedy mengusulkan tahapan pengembangan yang mencakup pembangunan infrastruktur AI dan digital, pertukaran talenta, serta penelitian dan kepemilikan teknologi bersama.
Dalam skenario yang diajukannya, tahap awal dapat diarahkan pada kesiapan teknologi dan tenaga ahli Korea Selatan, sementara Indonesia menyediakan data, pendanaan bersama, serta rincian implementasi proyek.
Tahap berikutnya diarahkan pada pengujian dan pengembangan teknologi dalam kondisi geografis Indonesia, termasuk wilayah kepulauan.
Pada tahap akhir, kedua negara diharapkan dapat mengembangkan penelitian bersama yang menghasilkan inovasi dan manfaat yang dapat dimiliki secara bersama.
Dedy menekankan bahwa tahapan awal menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kerja sama. Tanpa persiapan yang matang, kesepakatan berisiko sulit menghasilkan dampak jangka panjang.
Sementara itu, Kim mengusulkan agar setiap proyek memiliki pihak yang bertanggung jawab, lokasi penerapan, hak penggunaan data, serta indikator keberhasilan yang disepakati sejak awal.
Melalui pendekatan tersebut, kedua negara dapat menilai apakah proyek AI benar-benar membantu pengguna, dapat diandalkan, memiliki biaya yang terjangkau, dan mampu dijalankan oleh tim lokal.
Pandangan kedua akademisi itu memperlihatkan bahwa tantangan utama kerja sama AI Indonesia-Korea Selatan tidak hanya terletak pada jumlah kesepakatan yang ditandatangani, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkannya menjadi teknologi yang dapat digunakan dan dikembangkan bersama.
Bagi Indonesia, keberhasilan kerja sama tersebut juga akan ditentukan oleh sejauh mana tenaga ahli dalam negeri memperoleh kemampuan, tanggung jawab, serta kesempatan untuk ikut menciptakan dan memiliki inovasi AI, alih-alih hanya menjadi pengguna akhir teknologi yang dikembangkan negara lain.
(luc/luc)