350.000 Warga Demo Besar-besaran, Pemerintah Dituding Bungkam Media

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang protes besar mengguncang Republik Ceko setelah pemerintah berencana mengubah sistem pendanaan media penyiaran publik. Lebih dari 350.000 orang memadati ibu kota Praha pada Minggu (15/11/2026), menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat membuka jalan bagi campur tangan politik terhadap pemberitaan.

Aksi yang berlangsung di kawasan Letná Plain itu menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Lokasi tersebut memiliki makna historis karena pernah menjadi pusat Revolusi Beludru pada 1989, gerakan yang mengakhiri lebih dari empat dekade pemerintahan komunis di Cekoslowakia.

Mengutip The Guardian, Senin (16/11/2026), demonstrasi dipicu rencana pemerintahan Perdana Menteri Andrej Babiš menghapus iuran wajib masyarakat yang selama ini menjadi sumber pendanaan televisi dan radio publik Ceko. Pemerintah ingin menggantinya dengan pembiayaan langsung dari anggaran negara.

Para pengunjuk rasa khawatir perubahan tersebut akan membuat lembaga penyiaran publik semakin bergantung pada pemerintah. Ketergantungan terhadap anggaran negara dinilai dapat memberikan pengaruh lebih besar kepada para menteri dalam menentukan arah pemberitaan.

Kekhawatiran itu semakin meningkat karena kebijakan serupa sebelumnya menjadi sorotan di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur, termasuk Hungaria, Polandia, Serbia, dan Slovakia, yang pernah menghadapi kontroversi mengenai independensi media di bawah pemerintahan populis sayap kanan.

Dalam aksi di Praha, banyak demonstran mengenakan topi kertas berbentuk segitiga yang menyerupai topi tokoh animasi anak-anak Večerníček. Karakter yang dikenal sebagai maskot cerita pengantar tidur itu kini menjadi salah satu simbol gerakan mempertahankan kebebasan media.

Sejumlah peserta juga membawa poster bertuliskan "Kami Tidak Akan Menyerahkan Media", "Jangan Ganggu Media", serta "Kami Menolak Skenario Slovakia".

Protes Meluas, Pemerintah Didesak Mundur dari Rencana

Demonstrasi besar di Praha merupakan puncak dari serangkaian aksi yang berlangsung di berbagai kota Ceko selama beberapa pekan terakhir.

Gelombang penolakan mulai meningkat sejak akhir Oktober, ketika pembahasan awal rancangan undang-undang penghapusan iuran penyiaran berhasil diloloskan di parlemen melalui proses pemungutan suara pada tengah malam.

Langkah tersebut memicu kemarahan masyarakat dan mendorong pekerja televisi publik Czech TV serta radio publik Czech Radio menggelar aksi mogok.

Kelompok masyarakat sipil Million Moments for Democracy, yang mengorganisasi demonstrasi, menyatakan besarnya jumlah peserta menunjukkan bahwa masyarakat tidak bersedia menerima kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga penyiaran.

"Kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa di sini hari ini," kata Mikuláš Minář, koordinator utama demonstrasi. "Ini baru permulaan."

Kelompok tersebut mendesak pemerintah segera menarik rencana perubahan pendanaan media publik.

Dalam pernyataannya, Million Moments for Democracy juga mengkritik pendekatan Babiš dan mitra koalisinya terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

"Babiš dan pemerintahannya jelas berpikir bahwa mereka bisa lolos dari apa pun, bahwa mereka bisa mengabaikan para ahli, membungkam para pengkritik, dan memperlakukan lembaga-lembaga demokrasi seolah-olah itu milik mereka," demikian pernyataan kelompok tersebut.

Bagi sebagian demonstran, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai mekanisme pendanaan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat memperoleh informasi yang bebas dari tekanan politik.

Šárka Dumišincová, seorang penyanyi yang mengikuti aksi, mengatakan keberadaan media independen merupakan bagian penting dari kebebasan masyarakat.

"Fakta bahwa ada seseorang di sini yang mencoba mengendalikan kebebasan itu tidak dapat saya terima. Itulah sebabnya saya berada di sini hari ini," katanya kepada The Associated Press.

Pandangan serupa disampaikan Jan Snasel, seorang pemrogram komputer yang ikut dalam demonstrasi.

"Kita harus menjaga media tetap independen. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan mereka, memangkas pendanaan mereka, dan memengaruhi apa yang mereka siarkan," ujarnya kepada AFP.

Anggaran Media Terancam Dipangkas 15%

Rencana perubahan sistem pendanaan tersebut diperkirakan dapat mengurangi anggaran televisi dan radio publik sekitar 15%.

Selama ini, kedua lembaga penyiaran memperoleh pendanaan melalui iuran wajib yang dibayarkan masyarakat. Total iuran televisi dan radio mencapai 205 koruna Ceko atau sekitar 7 pound sterling per bulan.

Pemerintah berencana menghapus kewajiban tersebut dan menggantinya dengan alokasi dari anggaran negara.

Usulan itu menuai kritik dari sejumlah organisasi media internasional, termasuk European Broadcasting Union (EBU), European Federation of Journalists (EFJ), Reporters Without Borders (RSF), dan International Press Institute (IPI).

Organisasi-organisasi tersebut memperingatkan potensi dampak kebijakan terhadap independensi media publik.

Mereka juga membandingkan rencana pemerintah Ceko dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang pernah diterapkan di Slovakia di bawah Perdana Menteri Robert Fico dan Hungaria pada masa pemerintahan Viktor Orbán.

PM Babiš Bantah Ingin Kendalikan Media

Di tengah tekanan demonstrasi, Perdana Menteri Andrej Babiš membantah tuduhan bahwa pemerintahannya berusaha mengambil alih kendali terhadap lembaga penyiaran publik.

Babiš, miliarder yang kembali berkuasa pada 2025, menilai kelompok oposisi telah menyebarkan klaim tidak berdasar untuk memicu kemarahan masyarakat.

Pada pekan lalu, ia menerbitkan sebuah tulisan opini yang membantah apa yang disebutnya sebagai "tujuh kebohongan" oposisi terkait rencana penghapusan iuran penyiaran.

"Siapapun yang berbicara tentang 'nasionalisasi' media publik sengaja berbohong," tulis Babiš.

Ia juga menyebut kritik terhadap pemerintah sebagai "ledakan kemarahan yang histeris" dan menegaskan tidak akan mencampuri pekerjaan redaksi.

"Dalam keadaan apapun, kami tidak akan mencampuri pekerjaan editorial," tegasnya.

Babiš memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri atas gerakan ANO atau YES, partai sayap kanan Motorists for Themselves, serta Freedom and Direct Democracy, partai yang dikenal dengan sikap antiimigrasi dan pro-Rusia.

Meski menghadapi demonstrasi besar, dukungan terhadap partai ANO masih relatif kuat. Hasil sejumlah jajak pendapat menunjukkan partai tersebut tetap memperoleh dukungan sekitar 30% pemilih.