Siap-Siap! Puncak Musim Hujan Berlangsung Desember 2026-Februari 2027
Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat perlu bersiap menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor, akibat hujan ekstrem selama periode tersebut.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20-30 hari dibandingkan kondisi normal.
Adapun puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, dengan sifat hujan secara umum berada pada kategori normal.
"Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem," kata Faisal dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).
Untuk menghadapi potensi bencana, BMKG menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penyediaan informasi peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrem dan siklon tropis, hingga koordinasi operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BMKG menyediakan informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup potensi curah hujan ekstrim, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Khusus untuk curah hujan, BMKG menyediakan peringatan dini nowcasting atau prakiraan jangka pendek hingga tiga sampai enam jam ke depan di tingkat kecamatan. Masyarakat dapat melihat wilayah dengan status waspada, siaga, hingga awas.
"Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi," jelasnya.
Selain peringatan dini, BMKG juga mendukung mitigasi melalui pelaksanaan OMC bersama BNPB. Operasi ini dapat dilakukan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat.
Dalam skema tersebut, BNPB menjadi pelaksana operasi dengan supervisi teknis dari BMKG. Metode pelaksanaan OMC disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah sasaran, terutama untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan rawan bencana.
BMKG juga terus memantau potensi siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Pada akhir tahun ini, potensi siklon tropis diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, aktivitasnya diperkirakan lebih didominasi dari belahan bumi selatan atau wilayah di selatan garis khatulistiwa.
"Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi. Kita semua akan berupaya untuk mengendalikan dan juga mengantisipasi dampaknya agar seminimal mungkin dialami oleh masyarakat luas," ungkap Faisal.
BMKG turut memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi. Informasi tersebut juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bahan koordinasi penanganan bencana.
"Setiap hari, bahkan setiap jam, BMKG terus memberikan dukungan kepada Kemendagri sebagai ketua Satgas PRRP percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Informasi ini juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian PU agar kita semua dapat bersiap menghadapi masuknya musim hujan dengan kesiapsiagaan yang lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah mengantisipasi potensi hujan ekstrem. Salah satunya melalui OMC untuk mengupayakan hujan turun di wilayah yang lebih aman, termasuk perairan, sehingga risiko bencana di kawasan rawan dapat ditekan.
"Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG," kata Tito.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]