DPR Usul Pembalut Jadi Bahan Pokok Biar Bebas Pajak, Ini Kata Bos DJP

Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan, menghormati permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan pengenaan pajak atas transaksi pembelian pembalut, yang teregister dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. 

Dalam uji materiil itu, pemohon mempersoalkan produk pembalut menstruasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Bimo mengatakan akan memberikan jawaban sesuai dengan area kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, dia menyerahkan keputusan pembebasan PPN terhadap produk pembalut kepada pembuat kebijakan. Sebab, Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki kewenangan dalam administrasi dan pemungutan pajak.

"Itu menjadi hak wajib pajak, kemudian gender wise untuk mengajukan uji materi dan ini sudah dilakukan. Kami menghormati proses itu dan kami akan menjawab sesuai dengan area pertanggungjawaban kami. Jadi saya kembalikan ini ke proses yang memang secara legal berlaku untuk pengambilan sebuah kebijakan baru di Republik ini," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).

Bimo mengatakan, pajak pertambahan nilai terhadap produk pembalut menstruasi dikenakan atas transaksi untuk komoditas yang memiliki nilai tambah, mulai dari industri hulunya seperti kapas, hingga perekat.

"Berapa komponen yang sudah bisa dibuat sendiri di dalam negeri, berapa komponen yang masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan itulah yang dikenakan pajaknya," ujarnya.

Terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan keterangan itu akan disampaikan melalui mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk mengajukan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati sepenuhnya proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut," ujar Inge kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/11/2026).

Perlu diketahui, seorang Warga Negara Indonesia bernama Bernita Matondang mengajukan permohonan pengujian Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16 B ayat 1a huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan terdaftar pada Senin (2/11/2026).

Dalam gugatannya, dia mengatakan persoalan konstitusional dalam permohonan a quo salah satunya karena produk pembalut menstruasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Selain itu, belum terdapat jaminan normatif yang memadai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional, termasuk dengan mempertimbangkan kebutuhan sanitasi menstruasi yang timbul dari proses biologis perempuan.

"Ketiadaan jaminan normatif tersebut berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan," tulis pemohon dalam gugatan, dikutip Senin (2/10/2026).

DPR Usul jadi Kebutuhan Pokok

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan PPN terhadap pembalut wanita. Dia mengusulkan agar pembalut dan produk menstruasi lainnya masuk kategori kebutuhan pokok perempuan sehingga keterjangkauannya lebih terjamin.

Puan menilai pembalut bukan barang sekunder atau produk berdasarkan pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perempuan secara rutin untuk menjaga kesehatan reproduksi.

"Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat," kata Puan dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/11/2026).

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2020 disebutkan bahwa barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.