DPR Mulai Bahas RUU Statistik, Ini Poin-Poinnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, yang merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik tengah menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional.

"Kami sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah," ujar Lalu dikutip dari keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, revisi UU Statistik harus mampu mengakomodasi kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga. Penguatan tata kelola tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Salah satu substansi yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan DIM, adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data. Ia menilai, kewenangan BPS sebagai lembaga yang melaksanakan sensus dan berbagai survei nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperkuat.

"Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI mendorong terbangunnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pengelolaan data nasional. Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut tidak boleh menjadi ruang bagi tumpang tindih kewenangan ataupun persaingan antarlembaga, melainkan harus memperkuat koordinasi dan integrasi data.

"Yang kami inginkan adalah sinergi kementerian dan lembaga harus benar-benar diperkuat. Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu," tegasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti yang juga anggota Pana RUU Statistik menambahkan, dalam pembahasan DIM masih terdapat perbedaan pandangan antara Panja DPR RI dan pemerintah terkait rumusan lembaga penyelenggara statistik dalam RUU tersebut. Dalam naskah usul inisiatif DPR RI, lembaga yang dimaksud disebut secara tegas sebagai Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan pemerintah masih menggunakan istilah "badan".

Perbedaan juga muncul terkait ruang lingkup kewenangan lembaga tersebut. Panja DPR RI mengusulkan agar BPS menyelenggarakan urusan di bidang data dan statistik. Sementara itu, pemerintah berpandangan kewenangan lembaga tersebut cukup mencakup urusan di bidang statistik.

"Tadi belum ada kesepakatan. DPR mengusulkan secara tegas menyebut BPS, sementara pemerintah masih menggunakan istilah badan. Begitu juga soal kewenangan, kami berpandangan BPS menyelenggarakan urusan di bidang data dan statistik, sedangkan pemerintah hanya di bidang statistik," ungkapnya.

Menanggapi perbedaan tersebut, Reni mendorong pemerintah menyamakan pandangan dan menyelaraskan usulan antarkementerian maupun lembaga sebelum pembahasan kembali dilanjutkan. Menurutnya, kesatuan sikap pemerintah diperlukan agar pembahasan RUU dapat berjalan lebih efektif dan tidak berlarut-larut akibat perbedaan pendapat di internal pemerintah.

"Kami berharap pemerintah memiliki satu pandangan dan satu sikap. Jangan sampai masing-masing kementerian maupun lembaga menyampaikan pendapat yang berbeda-beda, sehingga pembahasan menjadi lebih panjang. Sebaiknya seluruh substansi dikaji dan disepakati terlebih dahulu di internal pemerintah sebelum dibawa ke forum Panja,