Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi dan Modus Listyo Cs Sadap Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Hal itu diungkapkan Suyudi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kasus ini melibatkan, eks Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Awal Pelaporan
Suyudi mengatakan bahwa kasus ini berawal pada kurun waktu 2025 - 2026. Saat itu, eks Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS) selaku pelaksana tugas (plt.) Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.
"Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," jelas Suyudi saat memberikan paparan.
Kemudian pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Selain itu, dia melakukan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," katanya.
Kemudian kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan, dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik. Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
Modus Operandi
Dalam kesempatan itu, Suyudi juga membeberkan modus operandi yang dilakukan oleh Listyo Sigit Cs, terkait penyadapan terhadap target. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu:
1. Perintah penyadapan
2. Provisioning
3. Pelaksanaan penyadapan
4. Pelaporan kepada end user
5. Penghapusan data
Menurutnya, perintah penyadapan diduga berasal dari LSP melalui SU. Perintah itu kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Suyudi mengatakan perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.
Kemudian perintah itu ditindaklanjuti Tim Technical Supporting Unit (TSU) yang memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem PenLink PLX. Saat itu petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian dituangkan dalam transkripsi.
Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada SU hingga LSP.
Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.
"Dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi," kata Suyudi.
Suyudi menegaskan, jalur resmi penyadapan dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU.
Kedua, jalur B atau jalur internal atensi. Hal ini yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Suyudi mengatakan, target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," jelas Suyudi.
Suyudi menerangkan, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi.
Selain itu, menurut Suyudi, hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," tuturnya.