Yusril: Surat Gibran Sama Seperti Pernyataan Berhenti Soeharto

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sama seperti situasi Presiden Soeharto.

Ini artinya tidak diperlukan lagi persetujuan pihak lain, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan eh surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan eh pernyataan berhentinya Pak Harto ya, yang saya draf eh tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti," jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril sudah mendapatkan surat yang disampaikan Gibran kepada MPR. Di mana Gibran menyatakan berhenti dan memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Yusril, MPR selanjutnya fokus pada agenda untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres melalui pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Berdasarkan ketentuan paling lama 60 hari.

"Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam eh ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang MD3 eh yang mengatur tentang masalah ini," terangnya.