Kapolri Perintahkan Kabareskrim-Kapolda Sikat Calo Tenaga Kerja
Jakarta, CNBC Indonesia - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajarannya memburu dan menindak keras calo tenaga kerja dan pelaku pungutan liar (pungli). Instruksi itu disampaikannya saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Suyudi secara khusus menugaskan Kabareskrim hingga Kapolda di seluruh Indonesia merespons cepat laporan masyarakat terkait praktik percaloan perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di internal perusahaan.
Di sisi lain, Kapolri mengimbau pencari kerja agar tidak takut melaporkan segala bentuk pemerasan atau tawaran kerja dari calo. Kata dia, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tanggap polisi di nomor call center 110, atau melaporkan langsung ke Bhabinkamtibmas dan Kapolsek setempat.
"Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan," tegas Suyudi, dikutip Kamis (12/11/2026).Â
"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ucap Suyudi.
Ia juga berpesan kepada pencari kerja meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran kerja ilegal dan meminta para asesor uji kompetensi terus menjaga integritas penilaian agar dipercaya dunia usaha.
Deklarasikan Perang Lawan Pungli di Kawasan Industri
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri, sekaligus uji kompetensi satpam. Turut hadirMenteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat.
Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.
Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.
Jenderal Polisi Suyudi menegaskan, kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.
"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya.
Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran
Dijelaskan, program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) bentuk kepedulian Polri memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat. Suyudi menegaskan, kehadiran Polri dalam program Poliran bukan untuk mengambil alih peran kementerian maupun pemerintah daerah, melainkan untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi.
"Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini," kata Suyudi.
Suyudi menyampaikan, penciptaan lapangan kerja memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang sejahtera merupakan pondasi utama kamtibmas yang kuat.
"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolri memberikan apresiasi kepada jajaran Baharkam Polri, Polda Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jabar, dunia usaha, hingga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI) yang turut menyukseskan program tersebut.
Ia berpesan kepada jajaran Polri agar pengawalan program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi terus dipantau hingga para peserta benar-benar tersalurkan ke dunia kerja.
 Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dirangkaikan dengan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Peluncuran program nasional tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (Ist) Foto: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dirangkaikan dengan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). (Ist) |