Gubernur Aceh Umumkan Status Darurat Bencana Banjir, Begini Kondisinya
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengumumkan Status Siaga Darurat Bencana, menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.Penetapan status siaga ini berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 mendatang.
Muzakir menyebut penetapan status darurat bencana ini diambil sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi lonjakan potensi bencana, menyusul tingginya prediksi curah hujan di wilayah Aceh dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027," kata Muzakir dalam keterangannya, Rabu (11/11).
"Penetapan ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan seluruh unsur pemerintah siap menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan," tambahnya.Â
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh makin meluas dan memaksa banyak warga untuk mengungsi. Wilayah yang terdampak banjir di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Di Kabupaten Bireuen, banjir dipicu tingginya curah hujan di wilayah hulu sungai yang memicu peningkatan debit air. Kondisi tersebut diperparah dengan pasangnya air laut sehingga aliran sungai tidak dapat mengalir secara optimal menuju laut. Akibatnya, air sungai meluap dan menggenangi sejumlah permukiman warga yang berada di sekitar aliran sungai.
Terkait cuaca ekstrem yang memicu bencana tersebut, Gubernur Aceh menyebut bahwa ia telah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
"Pemantauan kondisi di seluruh kabupaten/kota harus dilakukan selama 24 jam. Setiap kejadian bencana agar segera dilaporkan dan ditangani secara cepat serta terkoordinasi," katanya.
"Saya juga meminta instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan untuk memastikan personel dan peralatan selalu dalam kondisi siap dikerahkan."