Zulhas Ketok Palu! Jatah Pupuk Subsidi 2027 Capai 9,85 Juta Ton

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 mencapai 9,85 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk sektor pertanian dan perikanan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) terkait kuota pupuk bersubsidi, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Untuk sektor pertanian, pemerintah menetapkan volume pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton, sama seperti tahun sebelumnya. Sementara untuk sektor perikanan mendapatkan alokasi 300.000 ton.

"Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027. Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton, dan dari perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85 juta ton," kata Zulhas dalam konferensi pers.

Selain menetapkan volume, pemerintah juga masih mencermati perkembangan harga pupuk ke depan. Zulhas mengatakan, harga pupuk berpotensi berubah mengikuti kondisi pasar global, terutama jika terjadi gejolak yang memengaruhi biaya bahan baku.

"Ya, nanti harga itu sesuai dengan.. kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolak dan bertambah, mungkin harganya juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan," ujarnya.

Meski demikian, Zulhas menyoroti keberhasilan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Menurutnya, penurunan tersebut bisa dilakukan melalui perubahan mekanisme pengelolaan pupuk dari sebelumnya menggunakan skema cost plus menjadi mark to market.

Dalam skema lama, keuntungan pengelola pupuk dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Kondisi tersebut dinilai membuat keuntungan semakin besar ketika biaya produksi meningkat.

"Jadi semakin banyak ongkos, mahal, untungnya 10%. Rusak pabriknya, makin tinggi untungnya pengelola pupuk ini," ungkap Zulhas.

Melalui perubahan mekanisme menjadi mark to market, pemerintah dapat melakukan efisiensi hingga 20%. Zulhas menjelaskan, skema baru memungkinkan pembelian dilakukan lebih dahulu karena anggaran sudah tersedia.

"Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20%, hal luar biasa," katanya.

Zulhas juga mengungkapkan, pemerintah tengah membangun pabrik pupuk baru di Sumatra Selatan. Pembangunan pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Januari 2027.

"Bangun pabrik baru, ini mau jadi nih tahun depan, Januari yang di Sumatra Selatan," pungkasnya.