Listrik PLTS Bisa Dipakai 24 Jam, Bos PLN Blak-blakan Caranya
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) menegaskan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt peak (GWp) bakal dapat dipakai selama 24 jam, meskipun PLTS memiliki karakteristik efektif memproduksi listrik pada siang hari.
Caranya, PLN bakal memanfaatkan teknologi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai. PLN menegaskan bakal mengombinasikan pembangunan PLTS 100 GWp dengan BESS.
Direktur Teknologi, Engineering, dan Sustainability PLN Edwin Nugraha Putra menyatakan ketersediaan pasokan BESS saat ini sudah memungkinkan untuk menopang program PLTS 100 GWp, sehingga perseroan bakal memanfaatkan teknologi tersebut di seluruh proyek PLTS 100 GWp.
"Kami mengoperasikan BESS tidak hanya pada siang hari, tetapi selama 24 jam. Dengan demikian, memungkinkan bagi kami untuk memasukkan seluruh 100 GW tenaga surya ke dalam sistem dan menyimpannya di BESS," kata Edwin saat CEO Talks di Paviliun Indonesia COP31 di Antalya, Turki, dikutip Rabu (11/11/2026).
Edwin mengatakan, pemanfaatan PLTS 100 GWp dan BESS tersebut juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), menekan biaya listrik, serta memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.
Dia mengungkapkan, salah satu sasaran program tersebut adalah menghapus penggunaan BBM pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada 741 pulau di Indonesia.
Edwin memperkirakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menihilkan kebutuhan minyak untuk PLTD dengan kapasitas sekitar 4 juta kilo liter dalam tiga tahun ke depan.
"Dengan menggunakan BESS, memungkinkan bagi kami untuk membuat kebutuhan minyak sebesar 4 juta kilo liter menjadi nol dalam tiga tahun ke depan," kata Edwin.
Proses Tender
Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan penyesuaian aturan untuk mempercepat proses tender proyek PLTS 100 GWp.
Menurut dia, pemerintah akan menyederhanakan proses tender bagi perusahaan yang dinilai memiliki daya saing serta kemampuan teknologi yang baik. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat realisasi proyek PLTS 100 GWp yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun.
"Bahkan sekarang saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama," kata Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Bahlil mengatakan, pemerintah akan memangkas proses birokrasi yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan proyek. Apabila perusahaan dan proyek yang ditawarkan memenuhi aspek keekonomian, proses pengadaannya akan dipercepat.
Ia pun optimistis pembangunan PLTS 100 GWp dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun. Untuk tahap awal, pemerintah telah meluncurkan sekitar 5,5 GW pada tahun ini. Selanjutnya, sekitar 25-30 GW proyek PLTS ditargetkan mulai masuk proses tender.
"Khusus untuk PLTS 100 Giga Watt, kami rencanakan 3 tahun. Di tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 Giga Watt tahap pertama dan dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 Giga Watt proses tendernya harus mulai berjalan," kata Bahlil.
Diluncurkan Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan pembangunan alias peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 Giga Watt peak (GWp) pada Selasa (25/8/2026) di Kabupaten Jembrana, Bali.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, proyek PLTS dalam skala raksasa tersebut diharapkan menjadi solusi utama untuk menghentikan seluruh impor minyak mentah dan LPG yang selama ini membebani devisa negara.
"Ya benar saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 Giga Watt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia dan dengan 100 Giga Watt, dengan geothermal yang kita punya dengan ladang-ladang gas yang kita sudah temukan dengan lifting minyak yang harus naik terus ya kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," ungkap Prabowo dalam peresmian Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Prabowo mengatakan bahwa target pembangunan 100 GWp tersebut harus tuntas dalam waktu singkat untuk mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan sebagai energi pembangkit listrik.
Ia pun memberikan tantangan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat realisasi proyek tersebut lebih cepat dari rencana semula. Prabowo menargetkan program 100 GWp PLTS ini bisa direalisasikan sebelum tiga tahun.
"Terima kasih semua unsur hari ini hari penting kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 Giga Watt. Iya kan? " ucapnya.
"Dulu swasembada pangan saya beri target empat tahun tim ekonomi tim pertanian tim pangan berhasil satu tahun. Berarti kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi ya nggak lah, dua tahun lah ya," tegasnya.
"Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tanda kehormatan," imbuhnya.
Sebagai tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking untuk kapasitas 5,3 GW, di mana wilayah Bali mendapatkan porsi 1.000 Mega Watt (1 GW) yang dilengkapi dengan sistem baterai. Pembangunan di Bali memanfaatkan tanah negara guna mempercepat eksekusi agar segera terjadi pengalihan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Nantinya, listrik yang dihasilkan dari PLTS tersebut berada pada kisaran US$ 5-6 sen per kWh, di luar biaya baterai.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, megaproyek tersebut membutuhkan total investasi mencapai US$ 73 miliar atau setara dengan lebih dari Rp 1.140 triliun.
Pemerintah memproyeksikan operasional 100 GW PLTS tersebut mampu memberikan efisiensi anggaran subsidi energi hingga Rp 73,9 triliun per tahun serta menyerap sekitar 5,52 juta tenaga kerja.
Pemerintah akan memprioritaskan skema kerja sama dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) melalui proses tender.