DPR AS Selamatkan Menhan Trump dari Pemakzulan, Selanjutnya Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik secara resmi memblokir upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Ia sebelumnya dituduh berulang kali melanggar konstitusi dalam penanganan perang Iran dan rentetan konflik global lainnya.

Mengutip The Guardian, Rabu (11/11/2026), pemungutan suara ini terjadi seminggu setelah Partai Republik kalah telak dalam pemilihan paruh waktu terburuk selama lebih dari setengah abad. Upaya pemakzulan ini awalnya diajukan pada September oleh Thomas Massie yang merupakan anggota kongres dari Partai Republik.

Resolusi tersebut berhasil dimatikan dengan perolehan suara 211-204 untuk melimpahkannya ke komite kehakiman. Massie menjadi satu-satunya politisi Republik yang menentang mosi tersebut bersama dengan seluruh jajaran perwakilan Partai Demokrat.

Presiden AS Donald Trump langsung merayakan kegagalan pemakzulan tersebut dan mengecam keras Massie di media sosial Truth Social.

"Partai Demokrat terus mempersenjatai dan menyalahgunakan Amerika Serikat," tegasnya. "Mereka harus dihentikan."

Pihak Pentagon turut mendeklarasikan kemenangan total atas resolusi yang mereka anggap tidak berdasar tersebut.

Juru Bicara Departemen Perang Sean Parnell menegaskan kemenangan ini juga berlaku bagi para prajurit tempur Amerika.

"Pelimpahan pasal pemakzulan tak berdasar ini ke komite kehakiman DPR menandai kemenangan total bagi Menteri Hegseth," ucap Parnell.

Di sisi lain, wacana pemakzulan diprediksi akan kembali memanas saat Demokrat mengambil alih penuh kendali DPR pada Januari mendatang. Pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries secara terang-terangan menuduh Hegseth telah merusak keamanan nasional AS.

"Dia telah menyalahgunakan kekuasaannya," paparnya. "Pete Hegseth adalah arsitek perang pilihan yang sembrono dan memakan biaya besar di Iran ini."

Resolusi Massie memerinci delapan dugaan pelanggaran konstitusi, termasuk menyerang Iran tanpa izin Kongres dan mengabaikan hukum korban sipil. Salah satunya adalah serangan brutal di sebuah sekolah di Minab, Iran, yang menewaskan lebih dari 168 orang.

Terdapat juga tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap 221 orang di kapal terduga pembawa narkoba di perairan Karibia dan Pasifik. Hegseth bahkan dituduh membungkam kebebasan berpendapat dengan membalas dendam kepada Senator Demokrat Mark Kelly.

Dua pasal terakhir menargetkan keterlibatannya dalam operasi militer untuk menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta kampanye pengeboman di Yaman. Hegseth yang merupakan mantan pembawa acara Fox News ini memang dikenal sangat keras dan kontroversial dalam mengelola militer AS.

Ia telah memblokir promosi puluhan perwira kulit berwarna dan wanita, serta menerapkan aturan baru yang mengusir awak media dari Pentagon. Kepemimpinannya dalam perang Iran selama berbulan-bulan juga telah memicu tekanan kenaikan harga minyak yang merugikan publik.

Meski demikian, Hegseth sempat menggelar konferensi pers di Pentagon dan menepis keras seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menganggap tuntutan pemakzulan itu sebagai tontonan politik yang diatur oleh anggota kongres yang telah tersingkir.

"Ini lelucon, dan ini aksi unjuk gigi, dan semua orang tahu itu," tutur Hegseth.

Anggota DPR dari Partai Republik Warren Davidson menyebut pemakzulan ini hanyalah siasat untuk menggeser kesalahan ke pihak kementerian.

"Ini adalah upaya untuk melimpahkan kegagalan Kongres dan keputusan Presiden Trump kepada Hegseth," katanya. "Saya pikir Hegseth sangat efektif dalam memulihkan moral pasukan aktif."

Seandainya resolusi pemakzulan ini disahkan, persetujuan akhir masih harus diputuskan oleh Senat yang saat ini dikuasai Republik dengan margin 53 kursi. Masih belum jelas apakah mereka akan memiliki cukup suara atau apakah pemimpin Republik John Thune bersedia mempertimbangkannya.