Waspada! Sejumlah Negara Darurat Energi, Begini Siasat RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membenarkan cukup banyak negara yang mengumumkan darurat energi, imbas gejolak geopolitik dunia. Atas hal itu, Indonesia dipastikan terus menjaga ketahanan energi nasional.
Yuliot menyatakan di tengah banyaknya negara mengumumkan darurat energi, Indonesia justru dapat menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Ini yang terkait dengan 42 negara yang memasuki darurat energi, mungkin kita juga akan berusaha untuk menguatkan energi dalam negeri yang kami sampaikan tadi, bagaimana kita meningkatkan lifting, kemudian bagaimana kita melakukan efisiensi, dan juga ini dari sisi masyarakat ini subsidi justru tetap dipertahankan," kata Yuliot dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, dikutip Rabu (11/11/2026).
Yuliot menegaskan, Indonesia tidak perlu mengumumkan darurat energi seperti sejumlah negara lain. Dia menyatakan pengumuman tersebut justru bakal membuat kepanikan di masyarakat hingga menimbulkan fenomena panic buying.
Dia kembali menekankan Kementerian ESDM bakal terus menjaga ketersediaan dan keandalan pasokan energi nasional.
"Ini justru bisa menimbulkan potensi chaos, ya mungkin kita juga maintain dengan baik ketersediaan, baik yang berasal dari hulu di dalam negeri, maupun yang berasal dari impor. Tapi ini adalah pilihan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.
Untuk diketahui, gejolak geopolitik dan meningkatnya risiko bencana alam menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi Indonesia, termasuk upaya mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan.
Krisis geopolitik dan bencana alam menghadirkan dua tekanan sekaligus bagi sektor energi. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global, sementara perubahan iklim menguji keandalan pembangkit dan jaringan listrik domestik.
Peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menilai situasi geopolitik dan perubahan iklim kini menjadi dua faktor yang semakin menentukan arah kebijakan energi Indonesia. Konflik internasional dapat mendorong kenaikan harga komoditas energi, sedangkan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi pembangkit hingga distribusi listrik.
Tekanan geopolitik salah satunya terlihat dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung sejak Maret 2026. Ketegangan tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas energi global dan meningkatkan beban negara-negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Di sisi lain, persoalan ketahanan energi Indonesia tidak hanya datang dari luar negeri. Dampak perubahan iklim juga mulai dirasakan langsung oleh sistem kelistrikan nasional.
"Sejak Juni hingga sekarang, kita juga menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino. Kondisi ini benar-benar menguji ketahanan sistem kelistrikan Indonesia," katanya, dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, dikutip Selasa (10/11/2026).
Persoalan lain muncul pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Meski Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, distribusi bahan bakar ke pembangkit domestik tidak sepenuhnya terbebas dari risiko cuaca.
Sejumlah tambang batu bara di Sumatra dan Kalimantan mengandalkan jalur sungai untuk mengangkut hasil produksi menuju pelabuhan. Ketika El Nino menyebabkan debit air sungai menyusut, proses pengangkutan batu bara pun dapat terganggu.
(pgr/pgr)