Heboh Penyadapan Presiden-Wapres Mundur, DPR Soroti Nasib Investasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia diwarnai oleh dua isu besar dalam sepekan terakhir, yakni penyadapan Presiden hingga pengajuan diri mundurnya Wakil Presiden.

Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menilai dua isu besar tersebut yang terkait dengan dinamika politik dan kasus hukum dapat memengaruhi iklim investasi.

"Iya kalau melihat situasi pasar pasti akan berpengaruh seperti itu," katanya kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).

Meskipun demikian, Fauzi mengatakan yang paling penting saat ini dilakukan adalah tindakan mitigasi dari dinamika politik yang saat ini terjadi.

Penanganan sesuai konstitusi perlu dilakukan agar harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor dan kestabilan ekonomi.

"Investor itu adalah kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum. Nah kalau tiga hal itu bisa dilakukan oleh kita, InsyaAllah perekonomian kita makin hari makin membaik," katanya.

Seperti diketahui Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menetapkan empat tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan kepada Presiden RI secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Dengan ini maka tersangka kasus penyadapan ada empat orang, antara lain Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Selamet Uliandi (SU).

Hal ini kemudian menjadi sorotan parlemen. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan memberikan perhatian khusus kepada kasus penyadapan tersebut.

"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," kata Puan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II 2026-2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, wakil presiden Gibran Rakabuming disebut mengajukan pengunduran diri kepada Presiden dalam pertemuan 2,5 jam hari ini, Selasa (10/11/2026)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa dalam pertemuan Gibran dan Prabowo, Wapres menyampaikan niatnya untuk mundur. Dia juga menyinggung soal polemik hukum yang sedang dihadapi Gibran.

"Di dalam pembicaraan itu memang bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung)," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).