RI Kejar Devisa US$39,4 Miliar, Sektor Ini Jadi Incaran!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memasang target ambisius untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Pada 2029, sektor ini ditargetkan mampu menyumbang 4,9%-5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan perolehan devisa mencapai US$39,4 miliar.
Target tersebut akan dikejar melalui penguatan investasi, industri, serta pembangunan destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, potensi pariwisata Indonesia sangat besar. Bahkan, jika penerimaan dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dihitung sebagai ekspor jasa, sektor pariwisata sudah masuk dalam tiga besar penyumbang ekspor Indonesia.
"Top 10 ekspor kita, kalau kita memasukkan jasa, ternyata jadi kalau kedatangan incoming untuk wisatawan turis ini kan kita masukkan di dalam ekspor jasa kita, itu masuk ke top 3 Pak. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa," ungkap Susiwijono dalam sambutannya pada program Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027-2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata juga menunjukkan tren positif. Sejumlah indikator, mulai dari kunjungan wisatawan, belanja wisatawan hingga perolehan devisa, terus mengalami pertumbuhan.
Sepanjang Januari-September 2026, kunjungan wisman tercatat mencapai 12,01 juta kunjungan atau tumbuh 5,01% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 938,84 juta perjalanan atau meningkat 4,10% yoy.
Dari sisi penerimaan, devisa pariwisata pada Semester I-2026 tercatat mencapai US$8,43 miliar. Adapun investasi di sektor pariwisata tumbuh 16,64% menjadi Rp39,68 triliun.
Susiwijono menilai, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan RIPPARNAS 2027-2045 sebagai pedoman pembangunan pariwisata jangka panjang. Dokumen ini diharapkan dapat memastikan arah kebijakan pariwisata tetap berkesinambungan, sekaligus menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.
Penyusunan RIPPARNAS juga akan diarahkan untuk memperkuat integrasi pembangunan kawasan wisata dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan perkotaan, hingga simpul transportasi berupa bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, tata kelola destinasi, aksesibilitas, serta ekosistem industri pariwisata.
Susiwijono mengatakan, pengembangan kawasan wisata harus memberikan dampak nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja hingga realisasi investasi.
"Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah, itu harus bisa men-generate sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, penciptaan lapangan kerja, kemudian realisasi investasi," ujar Susiwijono.
Pemerintah berharap RIPPARNAS 2027-2045 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, melainkan menjadi instrumen untuk mengintegrasikan kebijakan, penganggaran, investasi, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata secara terukur.
Dengan pendekatan tersebut, pariwisata diharapkan dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang lebih luas dan menjadi salah satu motor pertumbuhan baru di berbagai daerah.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]