Gibran Mau Fight Buktikan Ijazah, Wakil Ketua DPR Bilang Cari Keadilan

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia
Selasa, 10/11/2026 19:55 WIB
Foto: Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan), Adies Kadir (kedua kiri), Saan Mustopa (kiri), dan Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030 terpilih Ricky Perdana Gozali (ketiga kanan) foto bersama usai dipilih pada Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan IV tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa menghormati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan melanjutkan pembuktian ijazah melalui melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ya kita harus hormati ya hak seseorang untuk dalam tanda kutip mencari keadilan misal Mas Gibran ingin membuktikan dulu selama yang dituduhkan di Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya," katanya saat ditemui awak media di Nusantara III DPR RI, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).

"Jadi pada prinsipnya kita harus menghormati hak dari Mas Gibran untuk melakukan itu," tegas Saan.


Diketahui, dalam pernyataannya kepada awak media, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang sedang dihadapinya.

Salah satu arahan Prabowo, kata Gibran, adalah agar dirinya tetap melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran juga menyebut dirinya diminta agar menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA (Mahkamah Agung). Itu saja," katanya kepada awak media, Selasa (10/22/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika dan sorotan publik terkait dokumen pendidikannya. Ia menegaskan menghormati berbagai pandangan masyarakat dan berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut menjadi polemik politik.


(dem/dem)
Saksikan video di bawah ini:

Video: 11,35% Warga Tanpa Ijazah, Alarm untuk Pendidikan RI!