Apindo Minta Hari Kerja Setahun Dipatok 245-250 Hari, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai jumlah hari kerja dalam setahun di tengah perubahan aturan ketenagakerjaan. Pengusaha menilai kepastian tersebut penting agar perusahaan bisa menyusun perencanaan produksi dan menjaga produktivitas di tengah pengaturan hari libur yang semakin berkembang.

Permintaan ini muncul setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah larangan bagi perusahaan untuk memotong jatah cuti tahunan pekerja karena pelaksanaan cuti bersama.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menilai, pemerintah seharusnya tidak hanya menetapkan ketentuan mengenai hari libur, tetapi juga memberikan acuan jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun. Menurutnya, sejumlah negara sudah memiliki standar hari kerja tahunan yang dapat dijadikan dasar bagi dunia usaha untuk memperkirakan kapasitas produksi.

"Di negara lain itu, hari kerjanya itu dibuat fix. Ya kan, apakah 245 (hari kerja dalam setahun), umumnya mereka mengatur hari kerja tuh antara 245 sampai 250 hari kerja setahun. Ya, nanti dikali dengan produktivitas hariannya, sehingga kita bisa menghitung output-nya seperti apa," kata Bob, Senin (9/11/26).

Bagi perusahaan, jumlah operasional bukan sekadar persoalan kalender kerja. Ketidakpastian mengenai hari kerja efektif bisa menyulitkan pengusaha dalam menghitung target produksi, terutama pada industri yang membutuhkan jadwal operasional secara konsisten.

Bob menilai pengaturan hari libur tanpa diikuti kepastian jumlah hari kerja justru berpotensi membuat produktivitas perusahaan sulit diprediksi. Sebab, perubahan hari kerja efektif akan berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang bisa dihasilkan dalam periode tertentu.

"Tapi kalau liburnya yang diatur, kan kita enggak tahu nih hari kerjanya tinggal berapa. Jadi produktivitas kita juga bisa naik turun gitu," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Bob menyinggung praktik di sejumlah negara yang masih menjalankan aktivitas kerja pada hari Sabtu. India dan Vietnam menjadi contoh negara yang menurutnya memiliki pengaturan hari kerja berbeda dengan Indonesia.

"Ya antara 245 sampai 250 gitu, loh, hari kerjanya," ungkapnya.

Meski demikian, Apindo belum menetapkan sikap akhir terhadap seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Organisasi pengusaha itu masih mengkaji substansi aturan, termasuk berbagai ketentuan teknis yang nantinya akan dituangkan dalam aturan turunan pemerintah.

"Masih kita pelajari, karena kan nanti ada produk turunannya gitu loh, ya kan. Nah, seperti apa produk turunannya gitu loh, ya," tuturnya.

Bob menilai pengaturan teknis di tingkat perusahaan diperlukan karena setiap industri memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Dengan begitu, ketentuan umum dalam undang-undang tetap bisa diterapkan tanpa menghilangkan fleksibilitas perusahaan dalam mengatur jam kerja.

"Jadi intinya undang-undang tuh ya memang harus lebih terbuka, tapi nanti di PKB (Perjanjian Kerja Bersama) masing-masing bisa diatur gitu loh. Kayak saya bilang kan, jam kerja itu 45 jam misalnya seminggu, tapi di PKB mereka silakan atur, silakan atur," pungkasnya.