Ekonom Usul Setoran Tambang RI Tak Masuk APBN, Tiru Praktik Norwegia

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan pendiri CReco Research Institute Raden Pardede menilai Indonesia sebenarnya bisa mengelola penerimaan negara dari sumber daya alam dalam bentuk dana abadi atau sovereign wealth fund.

Menurutnya, kebijakan yang sama sudah terlebih dahulu diterapkan oleh Norwegia. Negara itu memiliki dana abadi yang bernama Norway's Oil Fund. Dalam hal ini, seluruh penghasilan mereka dari minyak dan gas tidak bisa serta-merta seluruhnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dikelola melalui dana abadi tersebut.

Menyitir situs resmi Norges Bank Investment Management, saat ini dana yang dikelola adalah US$2,296 miliar per Agustus 2026. Adapun, dana itu dikelola dan diinvestasikan ke berbagai instrumen, mulai dari saham, obligasi (fixed income), infrastruktur dan sebagainya.

"Masuk ke sovereign wealth fund itu, dikelola. Mereka punya saham apa saja termasuk saham-saham teknologi. Jadi mereka menyiapkan bahwa generasi ke depan ini, mereka siap. Mereka tidak akan mungkin miskin," ujar Raden dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Senin (9/11/2026).

Raden menggarisbawahi sumber daya alam di Indonesia akan habis, mungkin dalam 10-15 tahun mendatang. Oleh karena itu, penerimaan dari sumber daya alam itu harusnya diinvestasikan kepada generasi mendatang, tidak seluruhnya dibelanjakan untuk generasi saat ini. Misalnya, dana itu bisa diinvestasikan untuk teknologi manufaktur, bioteknologi, agribisnis, hingga rantai pasok yang memberikan manfaat jangka panjang.

"Jadi apakah (penerimaan) dari batu bara, nikel, tembaga. Sumber daya alam itu kita tahu akan habis. Maka diinvestasikan ke mana itu? Kalau kita investasikan itu misalkan ke properti atau diinvestasikan ke tambang lagi, itu kurang pas. Karena ini kan akan habis," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan yang sama juga tengah diterapkan oleh Arab Saudi. Mereka menyadari bahwa sumber daya alam miliknya akan habis. Maka, mereka mulai melakukan investasi besar-besaran di bidang teknologi, riset dan pengembangan, teknologi masa depan dan sebagainya.

Meski demikian, Raden tak mengetahui dengan pasti berapa potensi penerimaan Indonesia dari sumber daya alam yang bisa diinvestasikan dalam jangka panjang. Dia hanya menggarisbawahi Indonesia bisa melakukan memanfaatkan sumber daya alamnya saat ini, tetapi tidak serta-merta hanya dibelanjakan untuk generasi saat ini.

Dengan kebijakan itu, Raden menilai, Indonesia bisa terhindar dari gelombang protes generasi muda yang belakangan terjadi di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis.

Sekadar catatan, sebenarnya saat ini setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah tak lagi masuk ke kas negara. Hal ini terjadi karena dividen BUMN sudah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Hal ini juga menyebabkan PNBP sepanjang 2025 turun dibandingkan dengan 2024. Kementerian Keuangan melaporkan total realisasi PNBP adalah Rp534,1 triliun. Angka ini turun sekitar Rp50 triliun dibandingkan Rp584,4 triliun pada tahun sebelumnya.

Suahasil Nazara, yang saat itu masih menjadi Wakil Menteri Keuangan, mengatakan penurunan terjadi karena dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara melainkan dikelola BPI Danantara.

"Jangan lupa, di dalam kategori PNBP ini, ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, maka dikelola Danantara," ujar Suahasil dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2026).