Ekspor SDA RI Tak Lagi Transit, Bahlil: Banyak yang Sakit Perut!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang HIlirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan banyak pihak yang keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia melarang transit ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan, Bahlil tak segan menyebut banyak pihak yang 'sakit perut'.

Pada intinya, Bahlil meminta seluruh pihak agar tidak terprovokasi dengan narasi miring terkait penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam tata kelola ekspor SDA tersebut.

"Dan semua kita bikin di Pasal 33 UUD 1945 berikan ruang kepada orang-orang daerah. Jadi ini banyak yang sakit perut, banyak yang sakit perut. WA ke saya itu banyak sekali ya, ada semacam nada sedikit ya ada ancam-ancam dikit, ada gini-gini dikit," tutur Bahlil dalam Pelantikan DPD I Golkar Maluku, dikutip Senin (9/11/2026).

Dia menegaskan bakal menjalankan gagasan besar Presiden RI Prabowo Subianto agar ekspor SDA Indonesia dapat diekspor langsung ke negara tujuan, tak perlu mampir ke suatu negara dan diekspor ulang oleh negara tersebut.

"Hati-hati kita jangan terprovokasi, asing sudah mulai masuk. Saya salah satu yang memang menjalankan apa yang menjadi pikiran besar bahwa Presiden Prabowo ekspor tidak boleh lagi, kalau mau ekspor ke China ya ke China langsung, tidak boleh lagi ke negara lain, ekspor satu pintu," tegasnya.

Adapun Bahlil menegaskan tak terpengaruh dengan ancaman-ancaman itu, alasannya, ia sudah menjalani kehidupan yang begitu keras sejak kecil. Bahlil menyatakan bakal terus menghadapi pihak-pihak yang suka mengancam tersebut.

"Jadi orang-orang kayak begini Pak Gubernur saya sudah tahu, saya akan hadapi, jangankan di lubang batu, lubang semut pun saya kejar saya cari mereka," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil memerintahkan agar ekspor SDA langsung dikirim ke negara tujuan, tidak lagi transit atau mampir ke negara tetangga.

Tak cuma soal SDA pertambangan, Bahlil juga memerintahkan soal ekspor gas dalam hal ini Liquefied Natural Gas (LNG) untuk bisa langsung di ekspor ke negara tujuan seperti Jepang maupun Korea.

"Langsung saja, kenapa harus pakai negara lain. mereka dapat pajak, mereka dapat neraca perdagangan. Baru ada bencana sedikit saja sudah gopoh-gopoh kayak apa aja. jangan kirim lagi kesana. Indonesia berdaulat jangan diatur-atur," ungkap Bahlil dalam Minerba Convex 2026, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Adapun, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyambut larangan itu, dia juga mempertanyakan Singapura yang tidak memiliki kawasan tambang namun memiliki pencatatan ekspor batu bara yang tinggi.

"Jadi coba yang pembelian dari Singapura ada nggak di data. Pasti ada kan? Yang lewat sana (total ekspor Singapura) itu batu bara mungkin sekitar 50 - 60 (juta ton) gitu lah. Kan nggak ada batu bara di sana, kan nggak mungkin juga kalau misalnya dari sana (Singapura) ke China atau kemana gitu. Pasti dari kita," kata Tri, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/11/2026).