Beras SPHP Banyak Dimaling, RPK Mitra Bulog Mulai Diawasi Ketat
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kali ini, pengawasan secara khusus menyasar Rumah Pangan Kita (RPK) mitra Perum Bulog yang terindikasi melakukan pemesanan beras dalam jumlah tidak wajar.
Langkah tersebut dilakukan menyusul terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan beras SPHP. Modusnya, pelaku membongkar kemasan beras bersubsidi, memindahkan isinya ke kemasan lain, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik ini dinilai merugikan negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru menjadi keuntungan bagi oknum tertentu.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan penyelewengan beras SPHP diduga menjadi salah satu penyebab harga beras di sejumlah wilayah masih tinggi, meskipun realisasi penyaluran program tersebut telah mencapai target.
"Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100% atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK," ujar Hermawan dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).
Berdasarkan catatan Bapanas, penyaluran beras SPHP melalui RPK menjadi salah satu kanal terbesar. Pada penugasan pertama periode Maret-September 2026, penyaluran melalui RPK mencapai 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total 828 ribu ton.
Sementara itu, pada penugasan tambahan yang kembali bergulir sejak Oktober 2026, RPK justru menjadi kanal penjualan terbesar. Hingga 5 November, penyaluran melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total realisasi SPHP sebesar 155,3 ribu ton.
Besarnya porsi penyaluran melalui RPK membuat Bapanas meminta pengawasan diperketat, terutama terhadap mitra yang memiliki pola pemesanan dan perputaran stok tidak wajar. Hermawan mencontohkan adanya RPK yang stok berasnya habis dalam waktu sangat singkat, kemudian kembali melakukan pemesanan dalam jumlah besar.
"Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu," katanya.
Bapanas bahkan telah menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia untuk menyelidiki RPK mitra Bulog dan memastikan tidak terjadi penyelewengan beras SPHP.
"RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi," tegas dia.
Menurut Hermawan, beras yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat dikhawatirkan justru dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium atau beras komersial.
Salah satu faktor yang diduga mendorong praktik tersebut adalah kualitas beras SPHP yang saat ini dinilai cukup baik. Pasalnya, seluruh pasokan beras Bulog tahun ini berasal dari hasil panen petani dalam negeri, bukan impor.
"Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi," jelas Hermawan.
Amran Minta Pelaku Dihukum Berat
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman, turut mengecam keras praktik penyalahgunaan beras SPHP. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengkhianati petani yang hasil panennya diserap pemerintah.
"Ini kejam, ini biadab. Beras SPHP adalah kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ini pengkhianatan terhadap 115 juta petani sekaligus merugikan konsumen. Produsen dan konsumen sama-sama dikhianati. Kalau ada hukuman terberat, pelaku patut dijatuhi hukuman itu," tegas Amran.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang menyalahgunakan program pangan pemerintah. Sikap tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan praktik mafia dan korupsi.
"Sekali lagi, ini harus dihukum berat dan tidak boleh ditoleransi. Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia," kata Amran.
Sebagai informasi, setiap kilogram beras SPHP mengandung subsidi pemerintah sekitar Rp5.510 yang disalurkan melalui Bulog. Subsidi tersebut membuat harga jual beras SPHP dapat berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
 Beras SPHP. (Dok. Bapanas) Foto: (Dok. Bapanas) |
Deretan Kasus Pengoplosan Beras SPHP
Pengetatan pengawasan ini menyusul serangkaian pengungkapan kasus penyalahgunaan beras SPHP di sejumlah daerah sepanjang akhir Oktober 2026.
Pada 28 Oktober 2026, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap penyalahgunaan sebanyak 600 ton beras SPHP di dua lokasi di Jakarta Timur.
Pelaku diketahui membongkar kemasan asli dan memindahkan beras ke kemasan lain untuk dijual dengan harga lebih tinggi, bahkan mencapai Rp17.000 per kg. Bapanas memperkirakan kerugian negara akibat praktik tersebut dapat mencapai Rp3,3 miliar.
Sehari berselang, pada 29 Oktober 2026, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap dua kasus serupa.
Kasus pertama melibatkan 2 ton beras SPHP yang dioplos dan dijual menggunakan merek beras lain dengan harga Rp650.000 per karung ukuran 50 kg atau Rp13.000 per kg. Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak awal Juni 2026.
Dalam kasus kedua, sebanyak 1,5 ton beras SPHP diselewengkan. Sejak awal Agustus, pelaku mengoplos beras tersebut dan menjualnya kembali menggunakan merek lain untuk diperdagangkan ke Bali. Harga jualnya mencapai Rp312.500 per karung ukuran 25 kg.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Polres Pasuruan, Jawa Timur, mengungkap kasus pengoplosan beras SPHP dengan total mencapai 20 ton.
Para pelaku diduga membeli beras SPHP dari Gudang Bulog Kebonagung, Malang, kemudian membawanya ke lokasi pengemasan ulang di wilayah Beji.
Modusnya, pelaku membuka kemasan asli beras SPHP dan memindahkan isinya ke dalam karung polos berwarna hijau berukuran 50 kg. Beras tersebut kemudian diduga dijual kembali dengan harga Rp14.000-Rp15.000 per kg.
Bapanas menegaskan praktik penyalahgunaan beras SPHP harus diberantas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyelewengan beras SPHP dapat melaporkannya kepada Satgas Pangan Polri setempat atau melalui kanal pengaduan Bapanas.
(wur) [Gambas:Video CNBC]