Terjerat Kasus Korupsi, Kejagung Berburu Keberadaan 'Raja Nikel' AK

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI merilis pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan lima perusahaan milik sosok 'Raja Nikel', Arif Kurniawan (AK). Namun, Kejagung menyebutkan posisi terduga pelaku dilaporkan saat ini sedang tidak berada di Indonesia.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri menjelaskan bahwa keberadaan AK saat ini memang belum terdeteksi. Kendati demikian, berdasarkan penelusuran tim penyidik yang bekerja sama dengan instansi lain melalui data perlintasan, terduga diketahui kini berada di luar negeri.

"Dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri dan kami sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya," tegas Saiful dalam Konfrensi Pers, dikutip Senin (9/11/2026).

Kejagung saat ini juga sedang menelusuri dan memproses ada pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara khususnya dalam pengelolaan tambang.

"Nikel tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin dan produksi serta penjualan di situ,"

"Dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi diperoleh adanya fakta-fakta itu dan nantinya tentunya ini masih materi di penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar," paparnya.

Kronologi kasus

Kejagung telah melakukan penyidikan tindak pidana dugaan korupsi dalam kegatan tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2013 sampai tahun 2025.

"Bahwa pada hari Kamis kemarin tanggal 5 November 2026, Tim Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta terhadap 6 lokasi bersama dengan Tim Digital Forensik," terang Saiful Bahri dalam Konfrensi Pers yang dilakukan, Jumat (6/11/2026).

Dari penggeledahan yang dilakukan, lanjut Saiful Bahri, telah ditemukan beberapa barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang dari dua tempat. Terdapat sejumlah uang tempat pertama Rp 11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp 595 juta serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop dan CCTV

Saiful menjelaskan, dugaan peristiwa pidana yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan 2025 terdapat 5 perusahaan yaitu PT BSJ, PT KA, PT ANI, PT AMI, PT AMIT dan PT HJ yang melakukan usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan 5 perusahaan ini dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat," katanya.

"Bahwa salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini PT BSJ dan PT KA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015 tetapi dikenakan suspen sebanyak 3 kali hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Pihaknya saat ini sedang melakukan mengkonstruksikan perkara dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi yang sampai dengan tahap ini telah melakukan pemeriksaan sebanyak 38 saksi dan hari ini juga tim sedang melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti dalam rangkaian untuk memperkuat konstruksi perkara.

"Sehingga kelak nantinya kami akan limpahkan kepada penuntut umum," tandasnya.