29 Juta Keluarga Belum Daftar Bansos Digital, Ini Kata Mensos

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih harus mengejar pendaftaran sekitar 29,2 juta keluarga dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hingga 5 November 2026, baru 18,8 juta keluarga yang tercatat mendaftar atau setara 39,2% dari target 48 juta keluarga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, proses pendaftaran masih perlu dipercepat agar seluruh keluarga sasaran dapat terdata sebelum akhir 2026.

Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kecepatan pendaftaran, termasuk mengoptimalkan peran agen yang bertugas membantu masyarakat melakukan registrasi.

Saat ini, lebih dari 1 juta agen telah terdaftar. Namun, baru sekitar separuh dari jumlah tersebut yang aktif membantu masyarakat mendaftar.

Di sisi lain, laju pendaftaran justru mengalami perlambatan. Jika sebelumnya pendaftaran bisa mencapai 506 ribu keluarga per hari, kini kecepatannya turun menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari.

Padahal, untuk mengejar target 48 juta keluarga hingga akhir Desember 2026, pemerintah membutuhkan kecepatan pendaftaran sekitar 521 ribu keluarga per hari.

Gus Ipul mengatakan, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses tersebut. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan satuan tugas (satgas) di daerah agar pendaftaran dapat berjalan lebih terarah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengusulkan evaluasi secara mingguan serta pemberian insentif fiskal bagi daerah yang mampu mencatatkan kinerja pendaftaran terbaik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan dipublikasikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah juga akan memprioritaskan keluarga yang selama ini telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta keluarga miskin dan rentan lainnya.

Meski demikian, pendaftaran dalam program Perlinsos Digital tidak otomatis membuat sebuah keluarga langsung menerima bantuan sosial. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan berdasarkan keputusan agen atau petugas di lapangan.

Masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria juga dapat mengusulkan rekening bank milik sendiri untuk penyaluran bantuan.

Adapun, program Perlinsos Digital disiapkan sebagai bagian dari transformasi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan penyaluran bansos secara digital dapat mulai berjalan pada kuartal I-2027.