Intelijen AS Mulai Tak Solid, Informasi Iran-Ancaman Lain Selalu Telat

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses berbagi informasi intelijen mengenai ancaman Iran dan masalah global dengan Kongres maupun pemerintah federal AS diketahui telah melambat. Dalam beberapa kasus, proses pembagian tersebut bahkan sempat dihentikan sementara selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

Mengutip Reuters, Rabu (4/11/2026), delapan pejabat aktif dan mantan pejabat Amerika Serikat (AS) membeberkan mandeknya penyebaran informasi ini. Para mantan pejabat dan pakar luar menilai gangguan ini berisiko membuat para pembuat kebijakan AS mendapat gambaran ancaman keamanan yang tidak lengkap.

"Semua hal ini menambah masalah di dunia yang sangat kompleks di mana para pembuat kebijakan perlu memiliki pandangan dunia yang lebih canggih, bernuansa, dan terintegrasi, dan mereka justru mendapatkan lebih sedikit," ungkap Mantan Wakil Direktur Intelijen Nasional Beth Sanner.

Hal ini bahkan memicu kembali bayang-bayang kegagalan intelijen yang terekspos setelah serangan al Qaeda pada 11 September 2001 silam. Perlambatan berbagi informasi yang signifikan ini terjadi saat pemerintahan Trump tengah menimbang untuk melanjutkan serangan terhadap Iran setelah pemilu sela hari Selasa (3/11/2026).

Perlambatan distribusi informasi muncul selama masa jabatan Tulsi Gabbard sebagai Direktur Intelijen Nasional. Situasi ini terjadi di tengah ketegangan mendalam antara kantor Gabbard dengan pihak dinas rahasia AS (CIA).

Meskipun ketegangan tersebut sudah mereda sejak Gabbard mengundurkan diri pada bulan Juni lalu, nyatanya masih banyak masalah yang timbul dari perselisihan tersebut. Salah satu puncaknya terjadi tahun lalu saat CIA berhenti menulis penilaian bersama dengan Dewan Intelijen Nasional (NIC).

Langkah tersebut secara otomatis mengurangi jumlah laporan yang menyatukan pandangan komunitas intelijen untuk para pengambil keputusan. Salah satu pejabat intelijen AS mengatakan CIA akhirnya mulai kembali bekerja sama sebagai penulis bersama pada beberapa penilaian dewan dalam beberapa bulan terakhir.

Anggota parlemen AS dan staf mereka dilaporkan juga sempat berhenti menerima laporan intelijen dari kantor Gabbard. Penghentian sementara ini terjadi usai AS melancarkan intervensi militer di Iran pada Juni 2025 dan setelah penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari 2026.

Gabbard dilaporkan pernah menuduh dengan keras bahwa para anggota parlemen membocorkan informasi kepada media massa.

"CIA berpartisipasi penuh," tegas Juru Bicara CIA Liz Lyons merespons isu penyediaan informasi intelijen ini.

Di tempat lain, Biro Investigasi Federal (FBI) juga dilaporkan sempat berhenti berbagi sejumlah intelijen dengan Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional selama beberapa pekan pada akhir tahun lalu. Hal ini terjadi setelah mantan kepala lembaga tersebut, Joe Kent, mencoba menyelidiki penembakan pendiri Turning Point USA Charlie Kirk.

Para pemimpin FBI saat itu melayangkan teguran kepada Kent karena meyakini Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional telah melampaui wewenangnya. FBI sejauh ini menolak memberikan komentar apa pun atas laporan terkait isu tersebut.