Bahlil: Kendalikan Produksi Batu Bara, Dongkrak Harga & Penerimaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kontribusi para pelaku usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terhadap penerimaan negara. Kontribusi tersebut tercermin dari peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba yang terus menunjukkan tren positif.

Dalam sambutannya pada pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11), Bahlil menyampaikan PNBP sektor minerba pada  2025 berada pada kisaran Rp130-135 triliun. Sementara itu, hingga 1 Oktober 2026, realisasi PNBP telah menembus Rp141 triliun. Pemerintah menargetkan penerimaan tersebut dapat mencapai Rp160-165 triliun hingga akhir tahun 2026.

Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi aktif para pelaku usaha pertambangan yang turut memberikan sumbangsih terhadap pendapatan negara.

"Nah, ini bisa terjadi karena kontribusi secara aktif yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha di sektor pertambangan. Karena itu saya harus memberikan apresiasi. Kalian semua adalah patriotik yang memberikan sumbangan pendapatan kepada negara," pungkas Bahlil dikutip Selasa (3/11/2026).

Dia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan benar. Pemanfaatan sumber daya alam, khususnya batu bara, perlu memperhatikan keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) agar tidak menyebabkan kelebihan pasokan yang berujung pada penurunan harga komoditas.

Ia mencontohkan kondisi pasar batu bara global yang memiliki konsumsi sekitar 8,9 miliar ton per tahun, dengan volume batu bara yang diperdagangkan mencapai sekitar 1,3 miliar ton. Pada tahun 2025, kontribusi Indonesia terhadap perdagangan batu bara dunia mencapai 540 juta ton atau sekitar 43% dari total pasokan yang diperdagangkan.

Besarnya kontribusi Indonesia tersebut, menurut Bahlil, perlu dikelola secara strategis. Pasalnya, tingginya volume pasokan batu bara Indonesia pada tahun 2025 justru diikuti kondisi harga yang berada pada level terendah. Situasi tersebut berdampak pada terbatasnya keuntungan perusahaan dan belum optimalnya penerimaan negara.

Sebagai langkah menjaga keseimbangan pasar, Pemerintah mengambil kebijakan pengendalian produksi melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Strategi ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sehingga harga batu bara dapat lebih optimal.

Bahlil menyampaikan bahwa strategi pengendalian pasokan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Harga batu bara yang sebelumnya mengalami tekanan kini dapat mencapai USD154 per ton untuk batu bara dengan kalori 6.330 kcal/kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian produksi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan harga dan penerimaan negara, meskipun volume produksi mengalami koreksi.

"Produksinya terkoreksi menurun, tetapi pendapatannya naik. Ini baru paten, tidak menjual murah barang kita," tegas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pengelolaan dan pemberian kuota produksi melalui RKAB. Ia menyampaikan bahwa kebijakan RKAB harus mempertimbangkan kebutuhan serta kesempatan bagi seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun perusahaan skala kecil.

Bahlil mengungkapkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB, dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada tahun 2026. Oleh karena itu, pengaturan kuota produksi perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan asas keadilan, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Menutup sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan sektor batu bara harus diarahkan pada kondisi ideal, yakni produksi yang optimal dengan tetap menjaga harga komoditas agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan pelaku usaha.